Pemerintah Pertimbangkan Libatkan Kantin Sekolah untuk MBG
- Pemerintah tengah mengkaji opsi melibatkan kantin sekolah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya bisa menyesuaikan kondisi tiap daerah.
- Penyesuaian skema difokuskan pada wilayah 3T yang memiliki penerima manfaat sedikit dan tersebar, supaya program tetap menjangkau siswa, ibu hamil, dan balita.
- Badan Gizi Nasional menyiapkan skema adaptif dengan memanfaatkan fasilitas lokal serta membuka peluang kolaborasi dengan BUMN, swasta, dan komunitas untuk pemerataan layanan MBG.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah membuka peluang penggunaan skema berbeda dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk dengan melibatkan kantin sekolah di sejumlah wilayah yang dinilai tidak memungkinkan menerapkan sistem yang seragam.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, opsi tersebut masih dalam tahap pembahasan dan kajian oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, tak ada arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto terkait pemanfaatan kantin sekolah dalam program MBG.
"Secara spesifik kalau berbentuk arahan tidak, tetapi itu adalah bagian dari diskusi untuk mencari pola karena sebagaimana kita ketahui bersama tidak semua wilayah memungkinkan untuk dibuat seragam secara sistem," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
1. BGN diminta cari skema yang sesuai kondisi daerah
Pemerintah menyadari tidak semua daerah memiliki kondisi yang sama sehingga diperlukan pola pelaksanaan yang lebih fleksibel. Karena itu, BGN diminta menyiapkan sejumlah alternatif skema yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan wilayah.
"Salah satunya misalnya ada usul atau ada ide untuk yang tadi saudara sebutkan adalah melibatkan kantin-kantin sekolah. Tapi semua sedang dikaji oleh teman-teman pimpinan BGN yang baru," ujarnya.
2. Wilayah 3T jadi perhatian dalam penyesuaian skema
Penyesuaian skema dipertimbangkan untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pasalnya, jumlah penerima manfaat di wilayah-wilayah tersebut relatif sedikit dengan lokasi yang tersebar dan berjauhan sehingga diperlukan pendekatan yang lebih efektif.
Dia menegaskan, penyesuaian pola pelaksanaan dilakukan agar program MBG tetap dapat menjangkau kelompok sasaran, mulai dari siswa, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak usia di bawah lima tahun.
"Mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh tentunya harus dipikirkan dicari skema yang lebih efektif," tutur Prasetyo.
3. BGN siapkan skema adaptif dan buka peluang kolaborasi
Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan penataan pelaksanaan program dilakukan untuk menjawab tantangan pemerataan layanan antarwilayah. Menurut dia, saat ini masih terdapat konsentrasi dapur MBG di kawasan aglomerasi, sementara wilayah 3T masih memerlukan penguatan layanan.
"Karena itu kami melakukan penataan agar pemerataan manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia," kata dia.
Dalam pelaksanaannya, BGN tidak hanya mempertimbangkan pembangunan fasilitas baru, tetapi juga mengoptimalkan sarana yang sudah tersedia seperti kantin sekolah, dapur umum, dan fasilitas komunitas yang memenuhi syarat operasional.
Selain itu, BGN membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari badan usaha milik negara, sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yayasan, hingga pemangku kepentingan lain untuk mendukung perluasan layanan MBG di daerah yang membutuhkan.
