9 Gebrakan Nanik S Deyang untuk MBG Usai Diangkat Jadi Kepala BGN
- Nanik S Deyang resmi menjabat Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana dan langsung menggelar rapat konsolidasi untuk efisiensi anggaran serta reformasi besar pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- BGN memfokuskan penyaluran MBG bagi kelompok 3B—ibu hamil, menyusui, dan balita—serta mengalihkan prioritas ke wilayah 3T sambil menunda pendirian dapur baru demi efisiensi dan pemerataan layanan.
- Nanik menekankan kolaborasi lintas lembaga dan pembiayaan alternatif di luar APBN, dengan orientasi baru yang menitikberatkan pada kualitas gizi penerima dibanding sekadar mengejar target jumlah peserta.
Jakarta, IDN Times - Pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik S Deyang, mulai melakukan sejumlah gebrakan untuk mereformasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nanik pertama kali tampil di publik usai ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BGN pada Kamis (4/6/2026).
Ia menggantikan Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN dan didampingi dua wakil kepala baru, yakni Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono, yang menggantikan Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.
Tujuh hari setelah penunjukannya, Nanik mengaku telah menggelar rapat konsolidasi bersama jajaran pimpinan baru dan mulai menyusun langkah efisiensi besar-besaran di tubuh BGN.
“Hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran. Meskipun sekarang sudah dipotong tinggal Rp268 triliun, kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran,” kata Nanik di Kantor Pusat BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).
Berikut deretan gebrakan yang dilakukan Nanik untuk program MBG.
Table of Content
1. Refocusing penerima manfaat
BGN akan memperkuat penyaluran MBG untuk kelompok 3B, yakni ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan balita.
Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan menyalurkan program kepada kelompok tersebut.
Menurut Nanik, langkah ini dilakukan karena MBG dinilai paling efektif mendukung pertumbuhan anak usia nol bulan hingga 9 tahun.
“Makanya kemarin kita kan sampai mengeluarkan ancaman, SPPG harus ada 3B, bumil, busui, balita. Kalau gak, kita suspend. Alhamdulilah hasilnya bagus. Dua minggu tuh, kan ini ada 22 juta 3B. Nah, itulah kira-kira ya. Pokoknya fokus, biar anggarannya juga fokus ke sana, tercapai,” ujar Nanik.
2. Moratorium dapur baru
BGN akan melakukan moratorium atau penghentian sementara pendirian dapur MBG baru karena ditemukan penumpukan SPPG di wilayah aglomerasi.
Selain itu, pemerintah akan melakukan pemetaan kebutuhan dapur ideal di setiap wilayah agar program lebih efisien.
“Kalau banyak dapur kan tidak efisien karena kita sewa dapur toh? Nah ini untuk kita rem dulu dan ditata,” kata dia.
Meski demikian, Nanik memastikan moratorium tidak akan mengurangi jumlah penerima MBG yang sudah berjalan saat ini.
3. Pembenahan dapur yang sudah berdiri
BGN juga akan mengevaluasi dapur-dapur MBG yang sudah beroperasi, mulai dari aspek keamanan pangan, fasilitas, hingga kompetensi sumber daya manusia (SDM). Dapur yang tidak memenuhi standar akan ditangguhkan sementara.
“Pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan telah beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan SDM. Artinya, bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan melakukan suspend,” kata Nanik.
4. Fokus ke wilayah 3T
BGN akan mengalihkan fokus penyaluran MBG dari wilayah aglomerasi dan sekolah elite ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurut Nanik, langkah tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Jujur sekarang yang numpuk di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu,” ucapnya.
Nanik juga menjelaskan alasan penunjukan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN berkaitan dengan kebutuhan penguatan program di wilayah 3T.
5. Pemetaan kebutuhan dapur bersama Kemendikdasmen
BGN akan menghitung kebutuhan dapur ideal di setiap daerah berdasarkan jumlah siswa, kapasitas layanan, dan kondisi riil wilayah.
Langkah ini dilakukan agar tidak ada fasilitas yang mubazir dan distribusi layanan menjadi lebih tepat sasaran.
6. Pembiayaan alternatif di luar APBN
BGN mengungkapkan, program MBG tidak lagi bergantung penuh pada uang negara. Dalam hal ini, pihak BGN membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Mulai dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yayasan, hibah internasional, hingga berbagai pihak lainnya yang ingin berpartisipasi dalam mendukung perluasan layanan MBG di wilayah yang membutuhkan.
7. Optimalisasi fasilitas yang sudah ada
Di wilayah 3T, BGN akan memaksimalkan fasilitas yang sudah tersedia, seperti kantin sekolah dan dapur komunitas.
Pendekatan ini juga membuka ruang kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan program CSR.
8. Koordinasi lintas lembaga
BGN akan memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga untuk mendukung pemetaan wilayah, kebutuhan layanan, hingga pengawasan program MBG.
Kolaborasi tersebut dinilai penting agar distribusi layanan lebih efektif dan tepat sasaran.
9. Pergeseran orientasi dari kuantitas ke kualitas
Nanik mengungkapkan, pihaknya telah meminta restu Presiden Prabowo untuk tidak fokus pada mengejar target 82 juta penerima MBG tahun ini.
Menurut dia, pihak BGN akan fokus memperbaiki kualitas untuk memastikan penerima mendapatkan makanan yang bergizi.
“Sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta, tapi bagaimana dapur-dapur ini sehat, memberikan makan yang bergizi ya,” kata Nanik.
