Pemprov DKI Ditagih soal Komitmen Jalur Sepeda, Mana Nih Realisasinya?
Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, menagih komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera merealisasikan fasilitas infrastruktur khusus bagi pesepeda. Dia mengatakan pihaknya mendukung secara penuh terbentuknya jalur sepeda tersebut.
"Publik tentu sudah menunggu komitmen itu. Fasilitas bagi pengguna sepeda misalnya, jelas akan mendukung kelancaran bagi pekerja saat ke kantor," kata La Nyalla melalui keterangan tertulis seperti dilansir ANTARA, Minggu (8/11/2020).
1. Pembangunan jalur sepeda bisa mengubah masyarakat menggunakan transportasi ramah lingkungan
Dia pun mengatakan sarana dan prasarana bagi pesepeda yang memadai akan mengubah pola pikir masyarakat Jakarta, beralih dari kendaraan bermotor ke transportasi ramah lingkungan. Apalagi, menurut La Nyalla, DKI Jakarta terpilih menjadi daerah untuk mengampanyekan kehidupan perkotaan yang sehat dan berkelanjutan, serta transportasi ramah lingkungan.
"Dan ketika sumber polusi berkurang, langit Jakarta pun akan lebih biru," ujarnya.
2. La Nyalla juga minta Pemprov DKI Jakarta perluas jalur pedestrian
Mantan Ketua Umum PSSI itu juga mendukung langkah Pemprov DKI untuk membangun infrastruktur bagi pejalan kaki dan pesepeda hingga 500 kilometer, di seluruh wilayah Jakarta. Saat ini, infrastruktur tersebut baru tersedia 63 kilometer, sehingga perlu komitmen bersama untuk merealisasikannya.
Tidak hanya soal infrastruktur bagi pesepeda, dia juga meminta Pemprov DKI tidak mengabaikan jalur pedestrian alias jalur bagi pejalan kaki. Jalur ini berfungsi memfasilitasi sirkulasi perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain.
Perluasan jalur pedestrian, kata La Nyalla, tentu tidak hanya di pusat bisnis atau kawasan elite. Dia mengatakan komitmen membangun Jakarta harus menyeluruh karena pergerakan pusat-pusat kegiatan harus difasilitasi sebagai pergantian moda.
”Yang pertama saya tangkap adalah memprioritaskan pejalan kaki. Kedua, kendaraan non emisi seperti sepeda dan kendaraan listrik. Ketiga, transportasi publik dan terakhir adalah kendaraan pribadi,” tutur alumni Universitas Brawijaya itu.
3. Pemprov DKI Jakarta harus memprtanggungjawabkan dan PEN dari pemerintah pusat
Di sisi lain, La Nyalla juga berharap Pemprov DKI dapat memastikan bahwa pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari pemerintah pusat untuk pembiayaan infrastruktur, dapat dipertanggungjawabkan.
Dia mengingatkan payung hukum yang melandasinya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 dan PMK No 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk daerah.
”Harapannya, ketika nanti digulirkan, sasaran pembangunan fasilitas dapat terpenuhi. Sementara peningkatan pengendalian banjir juga bisa terkendali,” ucap La Nyalla.
