Pengamat: AHY Temui Puan untuk Dongkrak Nilai Tawar di Koalisi Anies
Jakarta, IDN Times - Peneliti senior Indikator Politik Indonesia (IPI), Rizka Halida menilai pertemuan antara Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Minggu kemarin baru sebatas penjajakan. Dia memprediksi belum ada pembahasan soal pembentukan koalisi dalam pertemuan di Hutan Plataran itu.
"Jadi, saya menduga isi pembicaraannya adalah bargaining apa yang bisa ditawarkan oleh masing-masing pihak," ungkap Rizka ketika dihubungi IDN Times melalui telepon pada Selasa (20/6/2023).
Ia pun menambahkan posisi PDIP justru tidak semakin diuntungkan seandainya Anies Baswedan tersisih dari posisi bakal capres. Sebab, menurut hasil survei terakhir dari Indikator Politik Indonesia (IPI) yang disampaikan 4 Juni 2023 lalu, tingkat elektabilitas Gubernur Jawa Tengah itu masih lebih rendah dibandingkan Prabowo Subianto.
"Kalau seandainya Anies gak jadi maju. Artinya, kan hanya tersisa dua pasang Prabowo dan Ganjar. Sementara, berdasarkan survei IPI 4 Juni lalu, elektabilitas Ganjar masih di bawah Prabowo," tutur dia.
"Artinya, kalau Anies tidak ada sekalipun tidak serta merta hal tersebut menguntungkan Ganjar," katanya lagi.
Maka, menurut analisa Rizka belum tentu seandainya Anies berhasil dijegal dari proses pencapresan 2024 langsung menguntungkan bagi Ganjar. "Apakah kalau Anies gak jadi maju jadi capres lalu (tingkat elektabilitas) Ganjar langsung naik, kan kenyataannya tidak begitu," katanya.
Ia pun mengaku tidak yakin PDIP benar-benar mempertimbangkan AHY sebagai bakal cawapres untuk mendampingi Ganjar. Menurut Rizka, PDIP memanfaatkan kelemahan Demokrat yang begitu menginginkan kursi bakal cawapres.
Di sisi lain, ada pesan khusus yang coba disampaikan oleh Demokrat ke Koalisi Anies dengan menerima tawaran pertemuan bersama Puan. Apa pesan khusus tersebut?
1. Demokrat ingin naikan nilai tawar dan tekan Anies agar pilih AHY jadi bakal cawapres
Lebih lanjut, Rizka menjelaskan pesan lain yang ingin disampaikan oleh Demokrat yakni gertakan partai dengan lambang bintang mercy itu bakal meninggalkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) seandainya AHY tidak juga dipilih menjadi bakal cawapres Anies. "Buat AHY (menerima pertemuan dengan Puan) lantaran ada message lain untuk Koalisi Anies. Jadi, ada daya tekan bagi Anies," kata dia secara blak-blakan.
Sebab, bila Demokrat meninggalkan KPP, otomatis koalisi tersebut gagal mengusung Anies sebagai bakal capres pada Oktober mendatang. Sementara, bagi PDIP, diharapkan pertemuan bersama AHY bisa membentuk opini publik seolah-olah bakal terjadi koalisi di antara kedua parpol tersebut. Hal itu demi meningkatkan elektabilitas Ganjar yang dalam beberapa pekan terakhir terus disalip oleh Prabowo Subianto.
2. Demokrat desak Anies umumkan bakal cawapres pada Juni 2023
Sementara, Partai Demokrat sudah sejak lama mendesak supaya Anies mengungkap ke publik bakal cawapres yang bakal mendampinginya di pemilu 2024. Apalagi elektabilitas Anies dalam survei beberapa pekan terakhir malah semakin turun.
Terbaru survei Indikator Politik Indonesia (IPI) yang diumumkan pada 4 Juni 2023 menunjukkan elektabilitas Anies ada di angka 12,5 persen per 30 Mei 2023. Angka tersebut turun dibandingkan elektabilitas per 5 Mei 2023 yakni 15 persen.
Justru, Prabowo Subianto yang elektabilitasnya terus menanjak secara konsisten. Hasil survei IPI akhir Mei menunjukkan elektabilitas Prabowo ada di angka 25,3 persen. Sementara, elektabilitas Prabowo per 5 Mei 2023 ada di angka 24,2 persen.
Penurunan cukup tajam dialami oleh capres yang diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ganjar Pranowo. Per 30 Mei 2023, elektabilitasnya ada di angka 25,2 persen. Sebelumnya, elektabilitas Ganjar berada di angka 29,3 persen.
Demokrat kemudian mengaitkan turunnya elektabilitas Anies dengan belum dikenalkannya bakal cawapres ke publik. Itu sebabnya Demokrat mengusulkan agar Anies mengumumkan bakal cawapres pada Juni 2023.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan dalam pemilu di negara maju, pengenalan pasangan capres-cawapres 6-8 bulan sebelum hari pencoblosan. Luas negaranya, kata Herzaky, tidak sebesar Indonesia. Maka, dengan area seluas Indonesia pengenalan pasangan capres-cawapres harus dilakukan sejak sekarang.
"Indonesia ini kan wilayahnya luas sekali. Di dapil saya saja koneksi internet tidak stabil dan bisa hilang sinyal, sehingga tidak mudah untuk medan seperti di Indonesia baru mengenalkan pasangan capres-cawapres di last minute," ujar Herzaky kepada media di Jakarta pada Selasa kemarin.
Ia pun tidak menampik bahwa Anies di lintasan balap berada di posisi belakang. Padahal, Demokrat ingin menang di pemilu 2024. Herzaky menilai dibutuhkan manuver khusus untuk mendongkrak elektabilitas Anies. Salah satunya dengan mengumumkan bakal cawapres pada Juni 2023.
Herzaky pun membantah Demokrat bakal meninggalkan KPP seandainya pada Juni 2023 belum ada nama bakal cawapres yang diumumkan ke publik. Meski Kepala Bappilu, Andi Arief tegas menyebut bakal mengevaluasi dukungan terhadap Anies seandainya nama bakal cawapres tidak juga disampaikan pada Juni ini.
3. NasDem sebut Demokrat ngotot pasangkan Anies dengan AHY di pemilu 2024
Di sisi lain, Bendahara Umum Partai Nasional Demokrat, Ahmad Sahroni, pernah mengungkapkan bahwa Partai Demokrat kukuh memasangkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mendampingi Anies Baswedan pada Pemilu 2024. Sementara, keputusan penetapan bakal cawapres ditentukan oleh Anies sendiri.
Sahroni mengaku bisa memahami bila parpol mendorong agar kadernya maju di kontestasi Pemilihan Presiden 2024. Wakil Ketua Komisi III DPR itu juga mewanti-wanti bahwa hal tersebut tak bisa dipaksakan.
"Namanya usaha boleh-boleh aja kan? Gak ada paksaan. Wajar lah namanya partai besar juga ingin kader sendiri yang muncul sebagai cawa pres Anies," ungkap Sahroni di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada 9 Juni 2023 lalu.
"Tapi, mereka terus maksa agar AHY bisa mendampingi Anies," katanya lagi.
Sahroni mengatakan, situasi politik saat ini masih cair. Namun, ia bisa memahami setiap partai pasti berharap sosok bakal cawapresnya segera diumumkan ke publik. Sayangnya, masing-masing parpol masih belum ada titik temu mengenai sosok bakal cawapres.
"Itu kan keinginan partai politik pasti kan berbeda-beda. PKS (maunya) beda, NasDem beda, Demokrat beda. Semua partai selain Koalisi Perubahan pasti punya keinginan yang sama, pengen cepet-cepet diumumkan cawapresnya. Tapi, dengan situasi yang terjadi saat ini masih sangat dinamis, termasuk soal sosok cawapres," kata dia.
Namun, Sahroni mengaku nama-nama calon bakal cawapres yang dibicarakan memiliki kualitas yang bagus.
"Mereka semua bagus-bagus kok," ujarnya lagi.
Saat ditanya sosok bakal cawapres Anies, Sahroni mengaku tidak tahu. Ia pun menyerahkan keputusan soal bakal cawapres ke tangan Anies.
"Iya, itu gak tahu. Yang tahu Anies aja tuh," katanya.
Sementara, NasDem memberikan tenggat waktu bagi Anies untuk mengumumkan bakal cawapresnya paling lambat 16 Juli 2023.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.
