Pengertian, Sejarah, hingga Ciri Oligarki yang Disebut-Sebut Kepala BGN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu.

Jeffrey A. Winters, dalam bukunya berjudul Oligarchy pada 2011, menyorot oligarki yang muncul dan tumbuh kuat di bawah kendali figur Soeharto, yang disebut Sultanistic Oligarchy. 

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang pesat tapi tidak berimbang pada era Soeharto menjadi surga tempat bertumbuhnya para konglomerat.

Konsep oligarki telah ada sejak zaman kuno. Di Yunani kuno, Aristoteles mengidentifikasi oligarki sebagai salah satu bentuk pemerintahan yang "menyimpang", di mana sekelompok kecil orang kaya memerintah demi kepentingan mereka sendiri.

Sepanjang sejarah, oligarki telah muncul dalam berbagai bentuk di berbagai belahan dunia. Di Rusia pasca-Soviet, misalnya, muncul kelompok oligark yang terdiri dari pengusaha yang memperoleh kekayaan besar melalui privatisasi aset negara, dan kemudian menggunakan kekayaan mereka untuk memengaruhi politik.

Di Amerika Serikat, kritik terhadap oligarki sering dikaitkan dengan peran uang dalam politik, terutama melalui pendanaan kampanye dan lobi. Studi oleh Martin Gilens dan Benjamin I. Page (2014) menunjukkan kebijakan AS lebih mencerminkan preferensi elite ekonomi daripada warga biasa.

Mengutip jurnal karya Yayan Hidayat (2024) berjudul Dominasi Oligarki dan Praktik State Capture Dalam Konflik Masyarakat Adat dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL), ada beberapa ciri pemerintahan oligarki di antaranya:

1. Sekelompok kecil pemilik modal menggunakan kekuatan ekonomi, politik, dan sosial mereka untuk mengendalikan serta memengaruhi lembaga-lembaga pemerintahan, seperti eksekutif, legislatif (parlemen), yudikatif (peradilan), kepolisian, hingga media massa.

2. Pemerintah memfasilitasi pembuatan maupun revisi undang-undang, regulasi, dan keputusan resmi yang menguntungkan kepentingan bisnis oligarki, serta memuluskan monopoli dan ekstraksi sumber daya alam.

3. Terjadi relasi timbal balik di mana pemerintah bergantung pada modal material, investasi, dan penyediaan lapangan kerja dari oligarki. Sebaliknya, oligarki memanfaatkan kewenangan negara (seperti penetapan konsesi, regulasi, dan lisensi) untuk mempertahankan serta memperbanyak kekayaan mereka.

4. Negara dan penegak hukum mengalami kelumpuhan otonomi, sehingga gagal mengeksekusi kebijakan atau menerapkan sanksi hukum yang merugikan kepentingan material oligarki. Kekuatan politik oligarki bahkan mampu mengintervensi keputusan puncak negara, hingga membelah internal kabinet pemerintahan.

5. Pemerintah menyediakan dan memobilisasi aparatur keamanan milik negara untuk mengamankan aset serta konsesi bisnis oligarki. Hal ini sering berujung pada tindakan represif, kekerasan, dan kriminalisasi terhadap warga yang menolak eksploitasi.

6. Pemerintahan oligarki diwarnai hubungan klientelisme dan jaringan patronase yang tidak transparan. Praktik ini kerap melibatkan sekutu politik, kerabat, hingga skema perusahaan cangkang untuk menghindari otoritas pajak dan pengawasan publik.

Di Indonesia, akar oligarki berasal dari era Orde Baru Presiden Soeharto, di mana sekelompok kecil pengusaha dekat dengan keluarga Soeharto dan elite militer menguasai ekonomi negara. Studi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI/sekarang BRIN) menunjukkan dominasi ekonomi ini berkembang menjadi pengaruh politik yang kuat (Robison & Hadiz, 2004).

Meski Reformasi 1998 membawa perubahan signifikan, struktur oligarki tetap bertahan. Penelitian Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengungkapkan, dalam sistem demokrasi multipartai pasca-Reformasi, banyak partai politik masih dikuasai tokoh-tokoh berpengaruh dengan latar belakang bisnis yang kuat (Perludem, 2019).

Menurut studi yang dilakukan Perludem, terdapat indikasi kuat bahwa oligarki politik di Indonesia termanifestasi melalui beberapa fenomena, seperti dominasi partai politik oleh segelintir elite, mahalnya biaya politik yang mendorong politisi mencari dukungan finansial dari pengusaha, munculnya dinasti politik di tingkat nasional maupun daerah, dan popularitas masih menjadi penggaet suara utama dalam pemilu.

Dalam laporan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Selasa, 24 September 2024, disebutkan ada 79 caleg terpilih yang berkerabat dengan caleg terpilih lain atau pun dengan pejabat. Selain itu, dalam laporan tersebut juga tercatat, terdapat 23 caleg yang memilki latar belakang selebritas. 

Kasus oligarki politik yang kerap kali dibahas adalah dinasti politik Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Putranya, Gibran Rakabuming Raka, kini menjadi Wakil Presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terjadi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah Undang-Undang Pemilu, memungkinkan calon di bawah 40 tahun yang pernah menjabat sebagai kepala daerah bisa mencalonkan diri. Salah satu alasan kasus ini dianggap sebagai bentuk oligarki politik, karena Ketua MK waktu itu, Anwar Usman, adalah adik ipar Presiden Jokowi.

Keberadaan oligarki politik di Indonesia dianggap memiliki dampak signifikan terhadap kualitas demokrasi. Ada beberapa dampak yang sering disorot antara lain, ketimpangan akses terhadap kekuasaan politik, kebijakan publik yang cenderung berpihak pada kepentingan elite, dan hambatan terhadap reformasi politik dan ekonomi yang lebih luas.

Laporan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menyoroti bahwa oligarki politik dapat mengancam ketahanan nasional, jika tidak dikelola dengan baik. Lemhannas menekankan pentingnya reformasi sistem politik dan ekonomi untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan.

Berbagai pihak telah mengusulkan langkah-langkah untuk mengatasi persoalan oligarki di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah berupaya meningkatkan transparansi dalam pendanaan kampanye dan menerapkan aturan yang lebih ketat terkait dana politik.

Sementara itu, kelompok masyarakat sipil terus mendorong reformasi politik, termasuk revisi undang-undang partai politik dan pemilu. Mereka berpendapat bahwa reformasi penting untuk membuka akses yang lebih luas bagi partisipasi politik masyarakat dan mengurangi dominasi oligarki.

Akademisi seperti Vedi Hadiz menekankan pentingnya penguatan institusi demokrasi dan masyarakat sipil sebagai langkah kunci dalam menghadapi tantangan oligarki. Hadiz berpendapat perubahan struktural diperlukan untuk menciptakan sistem politik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kepentingan publik yang lebih luas.