PII Gandeng BRIN dan BPS Perkuat Pengukuran Indeks Keinsinyuran Daerah

Direktur Eksekutif Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Santhi Serad mengungkapkan, IKD penting untuk membantu melihat apakah keinsinyuran telah menjadi bagian dari sistem kebijakan pembangunan daerah, di mana kebijakan membutuhkan tenaga profesional yang kompeten.

Ia menyoroti kompetensi yang diterapkan dalam setiap pembangunan, hasilnya harus aman, berkualitas, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

Terkait pemberian penghargaan Indeks Keinsinyuran Daerah (IKD) kepada kepala daerah, yang berlangsung pada Sabtu (29/8/2026) di Jakarta, Santhi menyebutnya bukan sekadar pengakuan terhadap hasil akhir.

"Penghargaan ini merupakan apresiasi terhadap proses membangun ekosistem keinsinyuran di daerah. Kami berharap para penerima penghargaan terus memperkuat pendidikan profesi bagi ASN teknik, sertifikasi dan registrasi insinyur, penerapan standar keinsinyuran, pengawasan proyek, serta pengembangan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter daerah," ujar Santi.

Sebagai Ketua Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organizations (CAFEO 44), Santhi mengatakan, pemberian penghargaan IKD memiliki makna khusus, karena menjadi bagian penting dari Road to CAFEO 44.

Adapun CAFEO merupakan forum tahunan yang sangat penting untuk organisasi keinsinyuran di kawasan ASEAN. Forum ini mempertemukan para insinyur. Tahun ini, Indonesia melalui Persatuan Insinyur Indonesia (PII) mendapat kehormatan menjadi tuan rumah CAFEO 44, yang akan berlangsung di Bandung.

Sementara itu, Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Boediastoeti Ontowirjo, menyampaikan dukungannya terhadap IKD dan siap membangun kolaborasi erat antara insinyur dengan sumber daya manusia IPTEK yang merupakan komponen utama dalam ekosistem riset dan inovasi nasional.

Ia menyebut, IKD dapat menjadi alat diagnosis  atau benchmarking (tolak ukur) untuk memahami di mana posisi kekuatan daerah dan apa yang harus diperkuat.

IKD, lanjutnya, juga dapat menjadi dasar bagi daerah untuk meningkatkan kebijakan yang sesuai dengan standar keinsinyuran, meningkatkan kompetensi insinyur, standar dan praktik keteknikan, serta menumbuhkan ekosistem teknologi dan inovasi di berbagai daerah.

Pada kesempatan ini, Boediastoeti mencontohkan Royal Academy of Engineering. Mereka merilis Engineering Index yang dikembangkan dengan ukuran komparatif untuk melihat kemampuan suatu negara dalam menjalankan kegiatan keteknikan secara aman dan inovatif. Ia juga menjelaskan bahwa indeks tersebut tidak hanya melihat dari jumlah insinyur tetapi mengembangkan 23 indikator.

Lebih lanjut, indikator-indikator tersebut dikelompokkan menjadi 6 kategori meliputi  knowledge, labor force, engineering industry, infrastructure, digital (khususnya digital infrastructure), dan safety standard.

Hal tersebut menjadi dasar pengukuran kapabilitas insinyur yang dipandang sebagai sebuah ekosistem. Ekosistem yang bukan semata-mata hanya mengukur jumlah profesionalitas dari insinyur itu sendiri. Sehingga dapat membantu para pembuat keputusan atau pembuat kebijakan memahami gap dan menentukan prioritas perbaikan.

"BRIN menyambut baik penandatanganan kerja sama tersebut dan dengan demikian kami akan mendukung PII untuk terus mengembangkan Indeks Keinsinyuran Daerah yang akan semakin bisa dimanfaatkan ke depan untuk dalam bentuk kajian, lalu diagnosis, dan rekomendasi kebijakan berbasis IKD," ujar Boediastoeti.

Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, BPS akan berkontribusi penuh untuk memperkuat metodologi sesuai dengan kapasitas sebagai lembaga statistik resmi negara. BPS juga ingin berkontribusi untuk memperkuat standardisasi data, dan juga kualitas pengukuran.

Tujuannya, agar indeks yang dibangun oleh PII dan Kementerian Dalam Negeri dapat terus konsisten dan objektif sehingga dapat diperbandingkan pengukurannya.

Amalia juga menyatakan yakin, kolaborasi antara BPS, Kemendagri, dan PII akan menjadi kekuatan bersama untuk membangun bangsa berbasis inovasi.

Menurut Amalia, daerah bukan hanya sekadar melakukan pembangunan, melainkan juga bisa membangun dengan inovasi yang baik sehingga dapat mendorong produktivitas yang lebih cepat.

Amalia berharap, Indeks Keinsinyuran Daerah dapat berkembang menjadi lebih dari sekadar angka atau pemeringkatan, tetapi membantu memperkuat daerah, menyelamatkan dari tantangan yang dihadapi, dan memperkuat kapasitas keinsinyuran di daerah tersebut.