Polda Metro Kerahkan 88 Ribu Personel untuk Pengamanan Pilkada 2024
Jakarta, IDN Times - Polda Metro Jaya menggelar Operasi Mantap Praja Jaya 2024 dalam rangka pengamanan Pilkada 2024. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan, pihaknya bakal mengerahkan puluhan ribu personel untuk mengawal agenda lima tahunan itu.
Dia menguraikan jika puluhan ribu personel itu terdiri dari 6.991 personel TNI, 17.448 personel Polri, dan didukung oleh 63.936 personel Binmas. Operasi ini digelar mulai dari 14 Agustus hingga 31 Desember 2024.
"Polda Metro Jaya menggelar operasi Mantap Praja Jaya tahun 2024 yang dilaksanakan selama 140 hari sejak tanggal 14 Agustus sampai 31 Desember 2024 dengan melibatkan sejumlah 88.365 personel," ujar Karyoto dalam amanatnya saat apel gelar pasukan, Selasa (13/8/2024).
1. Polda Metro bakal mengamankan 31.963 TPS
Karyoto mengatakan, pasukan Operasi Mantap Praja Jaya itu bakal mengamankan 31.963 TPS yang berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya, yakni tiga Pilgub, Jakarta, Banten dan Jabar.
Sementara untuk wilayah Pilwalkot yaitu Depok, Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kota Bekasi, dan Pilbup di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang.
"Dalam mengamankan Pemilukada 2024, Polda Metro Jaya akan melaksanakan pola-pola pengamanan, mulai dari cipta kondisi yang dilaksanakan sebelum, pada saat, dan pasca pelaksanaan tahapan pilkada serentak," katanya.
2. Pengamanan disesuaikan dengan kerawanan masing-masing wilayah
Karyoto menegaskan, pengamanan Pilkada 2024 bakal disesuaikan dengan kerawanan masing-masing wilayah yang meliputi deteksi dini, cooling system, pengamanan terbuka dan tertutup, hingga penindakan bagi pihak yang berupaya mengganggu pelaksanaan Pilkada.
"Bagi wilayah yang terbilang kerawanan tinggi dan sangat rawan, segera lakukan langkah antisipasi. Sedangkan bagi wilayah lainnya, jangan underestimate, dengan tetap mempersiapkan pengamanan sebanyak mungkin," ujar Karyoto.
3. Kapolda imbau masyarakat tidak mendukung calon kepala daerah berlebihan
Karyoto mengimbau masyarakat agar tidak mendukung calon kepala daerah secara berlebihan pada Pilkada 2024. Karyoto bilang, Pilkada merupakan kontestasi politik biasa menuju transformasi kepemimpinan. Setiap warga mempunyai hak suara.
"Yang tidak perlu, di bawah saling membela atau mendukung dengan cara yang berlebihan,” kata Karyoto.
