Polemik Tes Wawasan Kebangsaan, Jokowi Diminta Investigasi KPK
Jakarta, IDN Times - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Presiden Joko "Jokowi" Widodo harus melakukan supervisi atas polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, kata ICW, tak menutup kemungkinan pimpinan KPK bakal mencari cara lain untuk menjegal pegawai KPK, meski Jokowi sudah memberi perintah langsung.
"Akan sangat baik jika dilakukan investigasi khusus untuk melihat lebih lanjut apa sebenarnya yang terjadi di balik tes wawasan kebangsaan," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulisnya yang dikutip pada Minggu (23/5/2021).
1. Polemik tes wawasan kebangsaan dinilai bukan kerja individu
ICW menuding TWK dalam peralihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) bukan kerja individu. Kurnia meyakini ada kelompok tertentu, baik di internal maupun eksternal KPK, yang sedari awal sudah merancang untuk menyingkirkan 75 pegawai KPK.
"Keyakinan itu diperkuat dengan adanya penggalangan opini oleh para buzzer di media sosial dan sejumlah upaya peretasan tatkala masyarakat mengkritik hasil tes wawasan kebangsaan," jelasnya.
2. Firli seharusnya langsung keluarkan produk hukum
Selain itu, ICW juga menilai penjelasan Ketua KPK Firli Bahuri terkait polemik TWK masih sangat ambigu. Sebab, Firli hanya menegaskan bakal berkoordinasi dengan pihak terkait tentang nasib 75 pegawai KPK tersebut, termasuk di dalamnya penyidik senior Novel Baswedan.
"Seharusnya Firli mengeluarkan produk hukum untuk membatalkan penonaktifan 75 pegawai dan melantik menjadi ASN dan menegaskan bahwa seluruh pegawai KPK akan dilantik menjadi aparatur sipil negara," kata dia.
3. Firli tegaskan bakal taati perintah Jokowi
Sebelumnya, Firli menegaskan akan menaati perintah Presiden Joko "Jokowi" Widodo dengan tidak memecat 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK. Ia mengaku bakal segera berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait nasib Novel Baswedan dkk.
"Sebagaimana arahan presiden, kita pegang teguh dan kita tindak lanjuti dengan cara koordinasi, komunikasi dengan Menpan RB dan Kepala BKN. Termasuk juga dengan kementerian lain," ujar Firli pada 20 Mei 2021.
