Prabowo Dijadwalkan Hadiri Pameran Pengusaha Minyak Besok
- Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri pameran Indonesian Petroleum Association di ICE BSD pada Rabu, 20 Mei 2026, bersama para pengusaha minyak dari berbagai daerah dan negara ASEAN.
- Dudung Abdurachman menyebut setelah menghadiri pameran, Prabowo juga akan hadir di DPR RI untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027.
- DPR RI akan menggelar rapat paripurna ke-19 dengan tiga agenda utama, termasuk penyampaian KEM-PPKF RAPBN 2027 serta pembahasan perubahan Prolegnas dan revisi UU Kepolisian.
Jakarta, IDN Times - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn), Dudung Abdurachman, mengatakan Presiden Prabowo Subianto diagendakan menghadiri Indonesian Petroleum Association (IPA). Agenda tersebut digelar di ICE BSD, Rabu (20/5/2026).
"Untuk kegiatan besok, Presiden itu akan menghadiri pameran ya, para pengusaha-pengusaha minyak, Indonesia Petroleum Association," ujar Dudung di kantornya, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
1. Banyak pengusaha minyak hadir
Dudung mengatakan, agenda tersebut juga dihadiri oleh para pengusaha minyak dari berbagai daerah. Menurutnya, acara tersebut semacam ulang tahun IPA.
"Jadi, banyak pengusaha-pengusaha minyak ya di ASEAN yang akan hadir. Ini kan hanya semacam ulang tahunlah seperti itu yang nanti akan dihadiri oleh Bapak Presiden," kata dia.
2. Prabowo juga akan hadiri agenda di DPR RI
Selain itu, kata Dudung, Presiden Prabowo juga diagendakan menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5/2026)
"Kemudian untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengar pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini," ucap Dudung.
3. Ada tiga agenda penting di DPR
Adapun, berdasarkan agenda parlemen pada Rabu (20/5/2026), DPR RI akan menggelar rapat paripurna ke-19 masa persidangan V Tahun sidang 2025-2026. Terdapat tiga agenda penting dalam rapat tersebut.
1. Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.
2. Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan.
3. Pendapat Fraksi-Fraksi atas Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Komisi III tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR RI.
