“Rp60 juta sudah mepet Bapak Presiden, sudah sangat minim. Nanti si penerima bisa menambah dengan uangnya sendiri,” ujar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, saat rapat terbatas membahas penanganan bencana Sumatra bersama Presiden di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025).
Prabowo Setujui Huntap Rp60 Juta untuk Korban Bencana Sumatra
Intinya sih...
- Pemerintah berencana bangun huntap dan huntara tipe 36 berukuran 8x5 meter
- Anggaran bangun huntara Rp30 juta per unit, dan huntap Rp60 juta per unit
- Estimasi pembangunan huntara sekitar 6 bulan
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)
Banda Aceh, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto menyetujui bantuan rumah tetap (huntap) untuk korban bencana Sumatra, senilai Rp60 juta per unit. Presiden juga membuka opsi penerapan metode fabrikasi untuk mempercepat pembangunan jika lahan terbatas.
Prabowo menilai perlunya penyesuaian anggaran seiring kenaikan harga bahan bangunan. “Oke, mungkin tentunya kita hitung kenaikan harga ya, inflasi dan sebagainya,” kata Presiden.
"Oke, mungkin tentunya kita hitung kenaikan harga ya, inflasi dan sebagainya," lanjut Prabowo.
1. Pemerintah berencana bangun huntara tipe 36 berukuran 8x5 meter
Dalam rapat tersebut, Prabowo menegaskan, perlunya percepatan pembangunan hunian sementara (Huntara), agar para pengungsi korban bencana Sumatra tidak berlama-lama tinggal di tenda darurat.
Kepala BNPB, Suharyanto, menjelaskan pemerintah berencana membangun Huntara tipe 36 berukuran 8x5 meter. Hunian ini dinilai lebih layak dibanding tenda.
“Jadi daripada mereka tinggal di tenda, ini lebih representatif mereka tinggal di hunian sementara,” ujar Suharyanto saat melapor kepada Presiden.
2. Anggaran bangun huntara Rp30 juta per unit
Prabowo kemudian menanyakan estimasi biaya per unit Huntara. Suharyanto menyebut anggarannya sekitar Rp30 juta, lengkap dengan fasilitas sanitasi. Presiden langsung merespons positif.
“Saya kira termasuk murah itu ya. Tipe 36 harga Rp30 juta,” kata Prabowo.
Suharyanto menyebut, Huntara dirancang untuk dihuni maksimal satu tahun sebelum warga dipindahkan ke huntap. Namun, Prabowo menilai, jika kualitas bangunan baik, masa pakainya bisa lebih panjang sembari menunggu ketersediaan lahan huntap.
3. Estimasi pembangunan huntara sekitar 6 bulan
Terkait durasi pembangunan, Suharyanto menjadikan penanganan pascabencana di Gunung Lewotobi sebagai rujukan. Satgas Kodam IX/Udayana saat itu berhasil memindahkan 8 ribu Kepala Keluarga (KK) ke huntara dalam waktu enam bulan.
Mendengar laporan tersebut, Prabowo meminta target waktu yang lebih cepat untuk penanganan di Sumatra.
"Membangunnya enam bulan, jadi memindahkan 8.000 KK. Kalau bisa lebih cepat ya dari enam bulan," kata Prabowo.
BNPB menyanggupi arahan Presiden dengan melibatkan Satgas TNI dan Polri, mengikuti pola yang diterapkan saat penanganan di Lewotobi. Meski demikian, Suharyanto menyoroti kendala utama, yakni ketersediaan lahan untuk Huntap yang sering memakan waktu panjang.
Menanggapi hal tersebut, Prabowo menginstruksikan kementerian terkait, khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) dan Kementerian Kehutanan, untuk meninjau ulang Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.
"Dicek semua, kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat, lebih penting. Lahan harus ada,” tegas Prabowo.
