Prabowo Ungkap Banyak Korporasi Bayar Preman buat Kuasai Kawasan Hutan
- Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kementerian dan lembaga terlibat dalam penertiban kawasan hutan.
- Prabowo menekankan beratnya tugas verifikasi dan pemeriksaan terhadap lebih dari 4 juta hektare lahan, termasuk menghadapi banyaknya korporasi yang diduga melanggar aturan.
- Prabowo menyatakan bahwa aparat tetap menjalankan tugasnya secara konsisten di wilayah-wilayah terpencil yang minim sorotan publik.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Dia menilai dukungan lintas institusi menjadi faktor penting dalam capaian penertiban dan penguasaan kembali kawasan hutan yang melanggar ketentuan.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri penyerahan hasil kerja Satgas PKH di Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (24/12/2025). Dalam kesempatan itu, dia secara khusus mengapresiasi kerja Satgas PKH yang melibatkan unsur Kejaksaan Agung, TNI/Polri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta lembaga terkait lainnya.
"Saya berterima kasih atas nama negara, atas nama negara, bangsa, dan rakyat Indonesia," kata Prabowo.
Prabowo menekankan beratnya tugas verifikasi dan pemeriksaan terhadap lebih dari 4 juta hektare lahan, termasuk menghadapi banyaknya korporasi yang diduga melanggar aturan serta berbagai upaya untuk menghambat proses penyelidikan dan investigasi.
"Rakyat dihasut, preman-preman yang dibayar untuk menantang dan melawan petugas," ungkapnya.
Meski demikian, Prabowo menilai aparat tetap menjalankan tugasnya secara konsisten di wilayah-wilayah terpencil yang minim sorotan publik dan tidak banyak mendapat perhatian media.
"Ini di tempat yang jauh, tidak terlihat oleh media, tidak terlihat oleh kamera, tidak terlihat oleh influencer-influencer, vlogger-vlogger, dan sebagainya," ujarnya.
Menurut Prabowo, kerja tersebut dilakukan sebagai wujud kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kecintaan terhadap bangsa serta tanah air. Upaya yang dilakukan Satgas PKH merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menegakkan aturan dan menjaga kepentingan nasional.
