Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan pengerahan 20.980 prajurit TNI di Jakarta merupkan wewenang penuh pemerintah pusat. Meski demikian, Pramono mendukung langkah Mabes TNI memberikan penebalan keamanan di Jakarta.
"Pemerintah DKI Jakarta memberikan support, mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan untuk pengamanan di ibu kota ini," ucap Pramono di Balai Kota, Rabu (4/11/2026).
Pramono menegaskan dirinya pun tidak ingin masuk terkait polemik yang berkembang akhir-akhir ini. Sebagai gubernur, Pramono pun mengucapkan terima kasih dengan pengamanan yang dilakukan Mabes TNI.
"Tetapi intinya, apapun Jakarta ini adalah ibu kota negara, kota global, pusat perekonomian nasional, sehingga kalau kemudian ada penebalan keamanan, saya sebagai Gubernur Jakarta menyampaikan rasa terima kasih," ucapnya.
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayjen Muhammad Nas, mengatakan pengerahan pasukan dari daerah merupakan hal yang biasa dilakukan di militer. Dia menyebut pengerahan pasukan bukan karena pengamanan demonstrasi pada 10 November maupun terungkapnya kasus tindak pidana penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
"Pengerahan pasukan merupakan hal yang biasa dilakukan oleh TNI untuk kesiapsiagaan," ungkap Nas kepada IDN Times melalui pesan pendek, Rabu (4/11/2026).
Meski ada pengerahan pasukan, tetapi jenderal bintang dua itu meminta agar tidak dikaitkan dengan isu apapun.
"Tidak ada hal apapun yang perlu dikhawatirkan," katanya.