PSBB Jakarta, Doni Monardo: Anies Selalu Berkonsultasi dengan Pusat

14 Sep 2020, 06:00 WIB

Pemprov DKI Jakarta Tetapkan Kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Rabu (9/9/2020) (Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)

Jakarta, IDN Times - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan, sebelum memutuskan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selalu berkonsultasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini dengan Satgas COVID-19 termasuk kementerian/lembaga terkait lainnya.

"Sebelum ada keputusan yang diambil oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta, beliau juga selalu konsultasi kepada saya," kata Doni dalam acara "Radio Bertanya, Doni Monardo Menjawab" melalui streaming YouTube BNPB Indonesia, Minggu (13/9/2020).

Termasuk apabila data masih menunjukkan adanya peningkatan kasus, maka tiap daerah termasuk DKI Jakarta akan diminta untuk tidak melakukan pelonggaran aturan.

"Status masih merah. Merah adalah status tinggi, maka jangan dikendorkan," ujarnya.

1. Doni menilai aturan PSBB sudah tepat

Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo. IDN Times/Debbie Sutrisno

Menurut Doni, Pemerintah sudah tepat mengambil langkah untuk mengeluarkan aturan PSBB melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 tahun 2020 tanggal 13 Maret, kendati pemerintah juga memiliki opsi untuk menerapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Dalam hal ini, selama status kekarantinaan yang diambil tiap Pemerintah Daerah masih dalam koridor pada Perpres No 11/2020 tersebut, maka aturan itu harus ditaati oleh seluruh aspek.

"Jadi DKI Jakarta sekali lagi tidak pernah mengubah status. Selalu PSBB," tegas Doni.

2. Doni sebut Anies bijaksana karena pilih opsi kesehatan tapi juga pikirkan ekonomi warga

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan (Instagram.com/kominfotik_ju)

Doni pun mengapresiasi Anies Baswedan yang mengambil langkah untuk memperketat kembali PSBB. Doni juga menegaskan bahwa, sebenarnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak pernah mencabut status PSBB.

"Kami memberikan apresiasi kepada Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan yang telah bijaksana memilih opsi tetap kesehatan tetapi juga mempertimbangkan masyarakat yang memang memerlukan aktivitas sehari-hari untuk mendapatkan penghasilan," kata Doni.

"Dari awal pemerintah DKI Jakarta itu belum pernah mencabut PSBB. Saya ulangi lagi, sejak awal pemberlakuan PSBB, Pemerintah DKI Jakarta belum pernah mencabut. Jadi sepanjang waktu sampai dengan sekarang ini adalah ya PSBB," lanjutnya.

3. Doni menegaskan bahwa Satgas COVID-19 selalu melihat data untuk memberikan rekomendasi kepada pemda

Monumen Nasional (IDN Times/Besse Fadhilah)

Dalam memberikan rekomendasi kepada setiap daerah, termasuk Pemerintah DKI Jakarta, Doni juga secara tegas mengatakan bahwa implementasinya harus selalu melihat dari data valid sebagai acuan. Sehingga keputusan yang diambil tidak salah langkah dan justru memperburuk keadaan.

"Jadi kalau kemarin implementasi dari aturan itu cenderung agak dilonggarkan nah sekarang agak diketatkan, tetapi ingat. Tidak ada perubahan status," kata Doni.