Puan Bakal Cek Program Food Estate ke Komisi IV DPR dan Pemerintah
Jakarta, IDN Times - Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku akan mengecek program food estate ke Komisi IV DPR RI. Hal itu dilakukan usai Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyebut proyek food estate yang digagas pemerintah merupakan kejahatan lingkungan.
"Nanti kita tanyakan implementasi di lapangannya pada komisi IV, dan tentu saja kepada pemerintah, karena tentu saja DPR itu hanya untuk pengawasan, yang melaksanakan adalah pemerintah. Dan tentu saja biar komisi IV yang nanti memberi tahu teman-teman," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
1. Puan akan cek terlebih dulu proyek strategis mana saja yang menjadi prioritas
Dalam kesempatan itu, Puan juga mengaku akan mengecek terkait proyek mana saja yang menjadi program prioritas pemerintah hingga 2024.
"Dalam fungsi anggaran dan pengawasan, tentu akan kita tanya dulu proyek-proyek yang saat ini sedang dilaksanakan hingga 2024. Karena memang pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan proyek strategis pemerintah sebelum tahun 2024 itu berakhir," kata dia.
2. PDIP sebut program food estate bagian dari program kejahatan lingkungan
Sebelumnya, Hasto merespons soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa ada dugaan dana Rp1 triliun mengalir ke partai politik (parpol) dari tindak pidana kejahatan lingkungan.
Hasto mengatakan, salah satu kejahatan lingkungan adalah Food Estate atau kawasan lumbung pangan baru.
"Maka kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun Food Estate, tetapi dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan Food Estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujar Hasto di Kabupaten Bogor, Selasa (15/8/2023).
3. Food Estate program ketahanan pangan pemerintahan Jokowi, Prabowo dapat mandat
Diketahui, Food Estate atau Lumbung Pangan Nasional yang dimaksudkan untuk ketahanan pangan merupakan program pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo. Program ini dibuat saat pandemik COVID-19 mulai melanda dunia, termasuk Indonesia. Pada 23 September 2020 lalu, saat rapat terbatas mengenai Pembahasan Food Estate, Presiden Jokowi meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat itu, Sofyan Djalil, segera menyelesaikan masalah pembebasan lahan, di area Lumbung Pangan Nasional atau Food Estate.
Berkaitan dengan kepemilikan lahan di area Food Estate. Kemudian Ini menimbulkan sedikit masalah, tetapi saya yakin dan saya minta menteri ATR/BPN bisa segera menuntaskan ini karena ini menyangkut sebuah area yang sangat luas," tutur Jokowi seperti disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (23/9/2020).
Adapun Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, menjadi menteri yang mendapat mandat dari Jokowi untuk fokus pada lumbung pangan singkong sejak 2020.
