Puan Maharani di Budapest saat Rapur Pengesahan RUU Pilkada
Jakarta, IDN Times - Ketua DPR RI, Puan Maharani, absen rapat paripurna pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada pada Kamis (22/8/2024). Ternyata, Puan sedang berada di luar negeri.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, menyampaikan Puan melakukan pertemuan bilateral antar parlemen, yang diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dengan Hungaria dan Serbia.
"Undangan sudah diterima sejak lama. Dan, jadwal keberangkatan Ibu Ketua DPR sudah diagendakan jauh-jauh hari," kata Sekjen DPR, Indra Iskandar, dalam keterangan resmi yang diterima IDN Times.
Hungaria merupakan mitra penting Indonesia di kawasan Eropa Tengah. Tahun ini, Indonesia dan Hungaria merayakan 69 tahun hubungan diplomatik.
Hubungan diplomatik Indonesia dan Hungaria memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak 1955. Kunjungan Presiden pertama RI Sukarno ke Budapest pada 14 April 1960 merupakan salah satu tonggak penting mulai berkembangnya hubungan kedua negara.
Pertemuan bilateral antara parlemen Indonesia dan Hungaria diharapkan dapat meningkatkan kerja sama kedua negara di berbagai bidang. Baik secara bilateral, maupun dalam menghadapi berbagai tantangan global terkait perdamaian, rivalitas kekuatan besar, dan perubahan iklim.
Setelah pertemuan secara resmi dengan Ketua Parlemen László Kövér, Puan dan rombongan pun diagendakan untuk berkeliling ke gedung Majelis Nasional Hungaria yang berada di Budapest. Delegasi DPR juga akan dijamu makan siang oleh parlemen Hungaria.
Dari Hungaria, Puan bersama Delegasi DPR akan melanjutkan perjalanan ke Serbia. Pada 26 Agustus 2024, Puan akan melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Majelis Nasional Serbia Ana Brnabić untuk membahas penguatan kerja sama kedua negara.
Serbia merupakan salah satu mitra penting bagi Indonesia di kawasan Balkan. Indonesia dan Serbia juga memiliki sejarah hubungan diplomatik panjang yang dimulai sejak 1954, ketika masih tergabung dalam Republik Federasi Rakyat Yugoslavia.
Sejarah panjang hubungan kedua negara ini ditandai dengan hubungan erat antara Bung Karno dengan Josip Broz Tito, Presiden Yugoslavia dari 1945 hingga 1980.
DPR berharap pertemuan antar parlemen ini dapat memperkuat kerja sama antar negara, khususnya untuk mendukung fungsi dan tanggung jawab parlemen.
Rapat Paripurna pengesahan RUU Pilkada ditunda lantaran tidak memenuhi syarat kuorum, karena hanya 89 orang yang hadir, dengan tiga di antaranya secara daring. Rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada akan dijadwalkan ulang.
Adapun, syarat kuorum rapat harus mencapai 50n+1 dari jumlah keseluruhan anggota dari semua fraksi partai politik yang ada di parlemen. Dasco menegaskan, anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra hanya 10 orang yang hadir dalam rapat paripurna hari ini.
"Sehingga acara hari ini pelaksanaan pengesahan ruu pilkada otomatis tidak bisa dilaksanakan. Kami ada mekanisme nanti kan harus dirapimkan lagi dibamuskan lagi jadi pada hari ini kita DPR mengikuti aturan dan tatib yang ada sehingga hari ini pengesahan tidak dapat dilaksanakan," ujar Dasco.
