Puan Minta Penegak Hukum Bongkar Pemilik Ladang Ganja di Bromo
- Ketua DPR RI meminta penegak hukum bongkar 52 titik ladang ganja di TNBTS.
- Anggota Komisi IV akan panggil Kementerian Kehutanan terkait temuan ladang ganja di Bromo.
- Komisi IV DPR akan memastikan temuan serupa tidak terulang di taman nasional lain dan mendesak Kemenhut mengeluarkan pernyataan.
Jakarta, IDN Times - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penegak hukum membongkar 52 titik ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Puan meminta polisi membongkar asal usul dan pemilik ladang ganja tersebut.
"Saya minta kepada para penegak hukum untuk selidiki dan bongkar dari mana dan kenapa itu bisa terjadi," kata Puan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (20/3/2025).
Ia menegaskan, kasus penanaman ganja ini seharusnya tak boleh terjadi.
"Ya terkait dengan hal itu, karena memang ini baru ditemukan, harusnya hal itu tidak boleh terjadi," kata dia.
1. Komisi IV bakal panggil Kemenhut
Sebelumnya, Anggota Komisi IV Fraksi PKB Daniel Johan menyebut, DPR akan memanggil Kementerian Kehutanan terkait temuan ladang ganja di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).
Daniel meminta polisi mengusut tuntas temuan ladang ganja di Bromo. Sehingga, Kementerian Kehutanan bisa menjelaskan secara rinci kepada publik.
“Kita akan segera memanggil, meminta penjelasan Kementerian Kehutanan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan taman nasional,” kata dia.
2. Jangan sampai ada temuan di tempat lain
Komisi IV DPR RI akan memastikan temuan serupa tidak terulang di taman nasional lain. Daniel akan mengusulkan agar pimpinan Komisi IV DPR meninjau lahan ganja di kawasan Bromo.
"Kita juga akan memastikan hal yang sama tidak terjadi di Taman Nasional lain, atau di tempat-tempat yang ada di dalam pengendalian pemerintah,” kata dia.
Daniel juga mendesak Kemenhut mengeluarkan pernyataan. Sehingga, publik bisa mengetahui kebenarannya. Menurut dia, harus ada tindakan tegas yang diberikan jika ada pihak Kemenhut yang terlibat dalam kasus ladang ganja itu.
“Kalau misalkan sampai terlibat, ya harus ada tindakan hukum yang bekas,” kata dia.
3. Harap pemerintah tidak kongkalikong
Meski begitu, dia berharap temuan ladang ganja ini hanya bentuk kelalaian pemerintah. Artinya, pemerintah tidak terlibat langsung dalam penanaman ganja di 52 titik di kawasan Bromo.
Oleh sebab itu, dia mengatakan, pemerintah harus memberikan penjelasan secara detail kepada masyarakat luas terkait temuan lahan ganja tersebut.
"Kita berharap tentu ini sebagai bentuk kelalayan, bukan bentuk kongkalikong. Tetapi apa pun, kita minta dilakukan penegakan hukum,” kata dia.
Media sosial dihebohkan dengan temuan ladang ganja di Taman Nasional Bromo. Publik lantas menduga keberadaan ladang ganja itu ada kaitannya dengan larangan penggunaan drone bagi wisatawan yang mau berwisata di Bromo.
