PWI Akan Gelar KLB 18-19 Agustus, Bukan Ajang Rebutan Kekuasan

Marah Saksi Siregar menambahkan, KLB ini akan melakukan evaluasi yang mendalam terkait kisruh dalam tubuh PWI, sehingga tidak akan terjadi lagi masalah dikemudian hari.

"KLB ini untuk dicarikan solusinya, agar kejadian ini atau peristiwa ini tidak akan diulang lagi pada masa-masa yang akan datang. Nanti Dewan Pemerintahan akan memberikan penjelasan cerinci kepada semua ketua-ketua provinsi yang hadir. Untuk agar mereka bisa mendapatkan penjelasan yang jelas, jadi lebih pada faktor edukasi kami," bebernya.

Marah Sakti Siregar mengungkapkan, masalah ini jadi sejarah pahit dan menyakitkan bagi semua warga PWI. Pertama kali setelah 78 tahun usia PWI, ada seorang anggotanya yang sedang menjabat sebagai ketua umum, diberhentikan secara penuh sebagai anggota. 

"Ini masalah serius dan harus dibahas serius juga dan yang lebih penting dicarikan solusinya di forum KLB. Agar kelak tidak terjadi lagi di kemudian hari. Kasus itu bisa menjadi pembelajaran bagi semua anggota dan pengurus yang ada di keluarga besar PWI. Terutama para pengurus PWI di pelbagai provinsi di seluruh Indonesia," katanya.

Sementara itu, Plt Ketua Umum PWI Zulmansyah Sekedang mengatakan bahwa KLB itu digelar berdasarkan Pasal 10 Ayat 7 Peraturan Dasar Peraturan Rumah Tangga (PDPRT) PWI. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Plt Ketum PWI bisa menyiapkan KLB jika Ketum PWI berhalangan.

Zulmansyah mengatakan penunjukan dirinya menjadi pelaksana tugas ketua umum itu berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan (DK) PWI setelah sebelumnya memberhentikan Hendry Ch Bangun dari jabatan ketua umum PWI Pusat.

KLB itu digelar berdasarkan Pasal 10 Ayat 7 Peraturan Dasar Peraturan Rumah Tangga (PDPRT) PWI. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Plt Ketum bisa menyiapkan KLB jika Ketum PWI berhalangan. 

"Saya juga mengimbau teman-teman yang merasa Bang Henry dizalimi misalnya, silahkan datang di KLB, lakukan pembelaan, berikan argumen. Kalau memang ternyata Dewan Kehormatan yang salah, itu bisa dianulir keputusannya oleh Dewan Kehormatan sendiri, nanti Dewan Kehormatan direkomendasikan untuk menganulir," katanya.

"Namun apabila ternyata keputusan yang diambil oleh Dewan Kehormatan misalnya keliru. Tetapi kalau misalnya keputusan Dewan Kehormatan itu sah, dan memenuhi ketentuan fakta-fakta, maka kita harus rela juga, harus ikhlas juga, bahwa ketua umum PWI memang harus diberhentikan, Karen beliau melanggar peraturan dasar, peraturan rumah tangga, dan kode perilaku wartawan," katanya.

Zulmansyah menegaskan pengurus tidak perlu takut dengan intimidasi dan ancaman pembekuan PWI, karena secara organisasi masalah ini akan diselesaikan sama-sama.

"Agar nanti tidak ada lagi masalah, dan tidak terjadi lagi perpecahan di tubuh PWI yang sudah 78 tahun sampai sekarang usianya. Ini sepanjang sejarah di Indonesia, PWI pertama kali terbelah karena urusan duit. Ini sesuatu yang kita sangat jaga di PWI, karena kita ini menjunjung tinggi yang namanya integritas," katanya.

"Jangan sampai kita ini terbuai dengan suap-menyuap, tapi faktanya terjadi di PWI sekarang, yang kebetulan ketua umum diduga terlibat di dalam. Kita ingin KLB ini bisa dihadiri oleh 100 pengurus, dan bisa mengakhiri kemelut di PWI," imbuhnya.

Sementara mantan Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun mengatakan, sampai saat ini dirinya masih menjadi Ketum Umum PWI Pusat yang sah berdasarkan SK kemenkumham SK Kemenkumham nomor AHU-0000946.AH.01.08.Tahun 2024 tanggal 12 Juli 2024.

"PWI yang sah sesuai dengan yang SK Kemenkumham itu adalah PWI yang dipimpin oleh Henry Bangun, notarisnya diakui negara pada tanggal 9 Juli 2004, itu PWI yang sah. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku itu PLT pusat, saya heran yang akui dia siapa? terus dia menggunakan surat itu asli apa palsu?," ujarnya saat dihubungi IDN Times.

Henry mengatakan KLB yang akan digelar dua hari tidak sah. Dia menerangkan syarat KLB sah apabila dia berhalangan, padahal dia tidak meninggal atau sakit. Kemudian, syarat lain yang belum terpenuhi harus didukung PWI di 26 Provinsi.

"Sah kalau punya dukungan dari 26 provinsi PWI yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris, kalau enggak ya berarti itu abal-abal dong. Jadi bila syarat tidak terpenuhi jadi apa dong nama eventnya. Jadi saya mengatakan mereka itu hanya mengatasnamakan PWI tetapi ilegal, kalau yang mengikuti peraturan negara adalah saya sesuai SK," kata dia menegaskan.