Risma Buka Suara Dugaan Korupsi Bansos PKH Kemensos 2020-2021

21 Mar 2023, 09:31 WIB

Menteri Tri Rismaharini melakukan klarifikasi dugaan korupsi bansos di Gedung Kemensos, Senin (21/3/2023)

Jakarta, IDN Times - Menteri Sosial Tri Rismaharini buka suara terkait dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kementerian Sosial tahun 2020-2021.

Risma menegaskan bahwa kasus tersebut tidak ada hubungan dengannya karena terjadi saat awal menjabat.

"Tapi yang jelas, itu posisinya tanggal 30 September 2020, terakhir itu. Saya dilantik tanggal 23 Desember 2020, jadi terakhir yang saya terima kronologis itu 30 September 2020," kata Mensos Risma saat ditemui di ruangannya di Gedung Kemensos, Selasa (21/3/2023) malam.

1. Risma minta kronologis bansos 2020-2021

Tim Monev Bulog memastikan kualitas beras bansos terjaga (Dok. Perum Bulog)

Risma bahkan bingung dengan kabar tersebut dan mencoba memverifikasi pada pejabat di Kemensos, namun tidak ada yang bisa menjawab karena sudah banyak yang diganti.

"Sehingga saya tidak tahu persis kejadiannya seperti apa, kemudian setelah itu saya minta pak Sekjen (Sekretaris Jenderal) untuk membuat buat kronologisnya," imbuhnya.

2. Terdapat surat teguran arahan penyaluran bansos

Penyaluran bansos (Dok. Kemenko PMK)

Berdasarkan kronologi tersebut, Risma menemukan surat-surat teguran dan arahan pelaksanaan percepatan penyaluran Bansos Beras.

"Tapi di proses itu tidak ada sama sekali di sini. Ada memang surat menteri saat itu ke menteri keuangan, Mensos ke Kemenkeu, itu tanggal 27 Juli. Itu aja surat dari menteri saat itu, tapi saya enggak tahu persis ya kejadiannya, karena itu terjadi sebelum saya masuk," jelas Risma.

3. Evaluasi Irjen sudah keluar sejak September 2020

Bantuan Sosial yang diberikan langsung oleh Menteri Sosial (Dok. Kemensos)

Risma mengatakan sudah ada pemeriksaan atau evaluasi dari Inspektorat Jenderal Kemensos yang hasilnya keluar sejak 2 September 2020.

"Tapi kalau saya harus memeriksa, maaf, itu akan buang-buang energi, karena harus mundur. Sudah banyak orang ini dimutasi, karena PR di Kemensos banyak. Saya harus menindaklanjuti hasil BPK itu mulai 2004 sampai dua ribu berapa, sampai terakhir itu saya harus evaluasi terus," terangnya.

4. Risma tegaskan tidak salurkan bansos dalam bentuk uang

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengecek pencairan bansos di Kantor Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Selasa (28/12/2021). (dok. Kemensos)

Risma menambahkan sesuai arahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo, Kemensos mengubah bantuan sosial dalam bentuk uang tidak barang termasuk beras.

"Saya nggak tahu orang bantuan beras enggak ada di 2021. Pak Presiden menyampaikan saat awal saya jadi menteri (bansos) gak usah barang, sudah uang saja, makanya sejak zaman saya bantuan BLT minyak goreng semua jadi uang. Saya juga senang bentuknya dalam bentuk uang tidak perlu mengadakan siapa-siapa begitu," paparnya.

5. KPK tetapkan enam tersangka korupsi bansos

Pimpinan KPK memberikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (15/9/2021). (IDN Times/Aryodamar)

Diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah mengusut dugaan korupsi penyaluran bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kementerian Sosial tahun 2020-2021. Kasus ini ditaksir merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah.

"Adapun mengenai jumlahnya, sejauh ini sementara ya sambil menunggu nanti data lengkap dari lembaga yang berwenang menghitungnya, ya kira-kira ratusan miliar lah, yang nanti bisa menjadi kerugian keuangan negara," ujar Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (16/3/2023).

KPK dalam kasus ini telah menetapkan lima orang tersangka. Salah satunya adalah eks Dirut PT TransJakarta, M Kuncoro Wibowo.

"Iya (Kuncoro Wibowo tersangka). Ada juga pihak lainnya," ujar Ali.

KPK belum secara resmi mengumumkan nama-nama tersangka. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun mereka adalah BS, AC, IW, RR, dan RC.

"Ketika penyidikan ini kami anggap telah tercukupi untuk pengumpulan alat buktinya, maka identitas dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kronologi dugaan perbuatan pidana sekaligus pasal yang disangkakan akan kami sampaikan pada publik," ujarnya.