Ruangguru Tanggapi Polemik Skill Academy sebagai Mitra Kartu Prakerja
Jakarta, IDN Times- Pendiri Ruangguru, Iman Usman, buka suara terkait polemik Skill Academy sebagai salah satu digital platform mitra Kartu Prakerja. Iman menegaskan bahwa skillacademy.com sudah diluncurkan sejak pertengahan tahun lalu.
“@skillacademy_id (akun Twitter) diluncurkan sejak pertengahan tahun lalu, sebagai pengembangan dari produk @ruangguru yang ada saat ini, yang kini sudah dimanfaatkan oleh lebih dari 1 juta mahasiswa & pekerja di Indonesia,” tulis Iman melalui akun Twitternya pada Selasa, (14/4).
“Jadi @skillacademy_id bukan lahir karena ada progam Prakerja apalagi untuk memanfaatkan situasi pandemi virus corona saat ini,” sambung dia di cuitan lainnya.
1. Pemerintah melibatkan Ruangguru sebagai bantuan sosial untuk masyarakat
Menanggapi hal itu, Iman menyampaikan bahwa terpilihnya Ruang Guru tidak seperti proses tender pada umumnya. Selain itu, masyarakat sebagai pengguna subsidi juga memiliki kebebasan untuk memilih digital platform yang mereka suka, tidak harus memilih Ruangguru.
“Program ini konsepnya serupa dengan KJP, KIP, atau bantuan sosial lainnya. Artinya, pemerintah memberikan bantuan untuk masyarakat dan masyarakat dapat memilih akan menggunakan bantuan tersebut untuk item-item yang sudah diatur di tempat-tempat yang memenuhi syarat, dan dapat disesuaikan dengan preferensi pengguna,” terangnya.
“Misalnya, pengguna KJP dapat menggunakan subsidi untuk membeli buku di toko buku A. Toko buku tersebut harus mengikuti proses kurasi (berbeda sedikit dengan tender nilai kontraknya sudah ditentukan di awal). Berbeda dengan tender yang kita kenal selama ini, di mana penerima manfaatnya ‘diharuskan’ untuk menggunakan satu atau dua layanan yang sudah ditetapkan,” kata Chief of Product and Partnership Ruangguru itu.
2. Iman tidak banyak menanggapi soal pemilihan Ruangguru
Keterlibatan Ruangguru sebagai satu dari delapan digital platform mitra Kartu Prakerja menuai kritik dari banyak karena berpotensi conflict of interest. Pasalnya, Adamas Belva Syah Devara yang merupakan Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi masih menjabat sebagai CEO Ruangguru.
Di samping itu, pemerintah juga dikritik karena tidak transparan dalam proses pemilihan mitra kerjanya. Adapun delapan digital platform terpilih adalah Skill Akademy, MauBelajarApa.com, Pijar Mahir, Tokopedia, Bukalapak, Sisnaker, Sekolah.mu, dan Pintaria.com.
“Serupa dengan Kartu Prakerja, masyarakat bisa memilih dari delapan platform digital yg sdh dianggap memenuhi syarat. Apa saja persyaratannya dan bagaimana mekanisme penunjukannya, saya rasa Kemenko Perekonomian & Project Management Office (PMO) yg mengelola ini lebih tepat untuk menjelaskan,” papar dia.
Berdasarkan Permenko Ekonomi No. 3 Tahun 2020 tentang Kartu Prakerja, dijelaskan bahwa syarat digital platform yang bisa menjadi mitra adalah:
- Memiliki cakupan layanan minimal berskala nasional
- Memiliki sistem informasi dan teknologi yang memadai
- Memiliki portal, situs, apps daring
- Memiliki kerja sama dengan lembaga pelatihan
- Berbadan hukum PT dan memiliki izin usaha
3. Iman akui ada modifikasi menanggapi situasi pandemik COVID-19
Kritik lainnya terhadap Kartu Prakerja adalah momentum peluncurannya. Pemerintahan Jokowi dianggap memanfaatkan dana stimulus di tengah situasi pandemi COVID-19 untuk menunaikan janji politiknya. Apalagi, alokasi anggaran Kartu Prakerja ditingkatkan dari yang semula Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun.
Iman mengakui bila ada sedikit modifikasi menanggapi perkembangan virus corona. Namun, dia mengatakan bila sejak awal pemerintah memang berencana untuk meluncurkan programnya pada April 2020.
"Ini kemudian dimodifikasi untuk respons situasi sekarang. Jadi, kurang pas untuk dibilang dana pelatihan diambil dari dana stimulus, karena ini sebenarnya sudah ada dari jauh-jauh sebelumnya. Memang rencananya diluncurkan April 2020 secara terbatas, sebelum berjalan secara luas beberapa bulan setelahnya,” ulas dia.
Iman menutup, “namun seperti yg diketahui, program ini dimodifikasi & mayoritas pendanaan langsung digunakan untuk cash transfer. Jadi, mayoritas dana pelatihan yg dijadikan bantuan ekonomi. Bukan sebaliknya.”
