Peluang Andika Perkasa Jadi Panglima TNI Terhalang Faktor Usia?
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Co-founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, pemilihan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI akan terkesan dipaksakan. Sebab, masa pensiun Andika sudah dekat yakni November 2022. Bila ia yang kemudian dipilih oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo, maka masa aktifnya hanya tersisa sekitar satu tahun.
Bursa pemilihan Panglima TNI untuk menggantikan Hadi Tjahjanto sudah mulai ramai sejak akhir Mei lalu. Meskipun Hadi memasuki masa pensiun pada November 2021.
"Dari sisi organisasi, masa yang singkat jelas akan mengurangi efektivitas kepemimpinan dan pengelolaan organisasi," ungkap Fahmi ketika dihubungi IDN Times, Selasa (15/6/2021).
Ia mengakui, pemilihan pengganti Hadi menjadi hak prerogatif Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Namun, pemeriksaan latar belakang juga perlu dilakukan.
Dari tiga matra, dua nama paling mencuat yakni Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa. Sejumlah anggota di parlemen pun sudah secara terang-terangan memberikan dukungan bagi Andika. Bahkan, mertua Andika yakni AM Hendropriyono juga disebut-sebut sudah melobi Istana agar Andika dipilih jadi Panglima TNI.
Namun, dalam pandangan Fahmi, lobi-lobi yang kuat dari Hendro bisa merugikan Andika sendiri. Mengapa?
1. Lobi-lobi yang dilakukan Hendro ke Istana dinilai bisa isyaratkan dualisme loyalitas Andika
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono (ANTARA FOTO/Aprilio Akbar)Dalam pandangan Fahmi, lobi-lobi yang dilakukan oleh Hendro ke Istana malah seperti bak pisau bermata dua. Di satu sisi lobi-lobi itu nantinya dapat mengisyaratkan bahwa Andika tak sekedar loyal kepada presiden selaku panglima tertinggi di TNI. Secara politis, tak tertutup kemungkinan ada agenda lain yang ingin diusung.
"Saya berpendapat bahwa peluang Andika akan besar bila pergantian Panglima TNI dilakukan dalam waktu dekat. Bila terjadi penundaan malah bisa berdampak pada keterpilihan Andika," kata Fahmi.
Hal tersebut lantaran Andika yang memasuki masa pensiun pada November 2022. Di sisi lain, absennya endorser kuat bagi Yudo malah bisa diasosiasikan ia adalah orangnya Jokowi. Sehingga, tak ada penghalang antara Yudo dan Presiden Jokowi seperti posisi Hendro terhadap Andika.
"Tanpa adanya barrier dan hirarki itu maka tak ada keraguan soal loyalitas Yudo. Sementara, secara politik, saya kira kebutuhan presiden hari ini adalah para pembantu dengan loyalitas tanpa reserve," tutur dia lagi.
Ia menjelaskan, durasi jabatan Panglima TNI tak sama seperti menteri atau anggota DPR yang berganti tiap lima tahun sekali. Ia bisa tetap menjabat hingga memasuki masa pensiun.
Fahmi mewanti-wanti bila hendak mengganti Hadi tanpa alasan kuat -- ia hendak ditarik kabinet, maka akan memunculkan kesan pencopotan di tengah jalan. Hal seperti itu, kata Fahmi, bisa saja terjadi bila pejabatnya dianggap bermasalah atau dalam rangka memuluskan agenda tertentu.
Baca Juga: Siapa yang Akan Gantikan Hadi Tjahjanto Jadi Panglima TNI?
2. Andika sempat menunjukkan perbedaan sikap dengan Panglima TNI soal vaksin sel dendritik
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa ketika memberikan instruksi kepada 20 personel Kopassus (Tangkapan layar YouTube Mabes TNI AD)Salah satu catatan penting lainnya yakni ketika Andika pernah berbeda pendapat dengan Panglima TNI mengenai pengembangan vaksin sel dendritik bagi COVID-19. Setelah sempat menjadi polemik di ruang publik, Mabes TNI justru mengklaim penelitian vaksin itu bukan inisiatif mereka. Vaksin tersebut diinisiasi oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang memiliki latar belakang karier di TNI AD.
Meski dianggap oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tak memenuhi kaidah ilmiah, pengembangan vaksin itu akhirnya dilanjutkan di fasilitas Cell Cure Centre milik RSPAD Gatot Subroto. Vaksin tersebut akhirnya diubah menjadi penelitian berbasis pelayanan.
"Saya berpikir ini (penelitian sel dendritik COVID-19) adalah sesuatu yang sifatnya saintifik. Bagi saya ini sesuatu yang mungkin didukung," ujar Andika pada 27 Mei 2021 lalu.
Setelah, konsepnya tidak lagi menjadi penelitian vaksin, maka hasil pengembangan sel dendritik di RSPAD Gatot Subroto tak akan dikonsumsi oleh publik secara luas.
3. Andika Perkasa belum pernah laporkan harta kekayaannya ke KPK
ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
Penelusuran harta kekayaan Andika Perkasa di LHKPN KPK (Tangkapan layar situs LHKPN KPK)Hal lain yang juga terkesan janggal yaitu Andika belum pernah melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Dalam penelusuran data mengenai laporan harta kekayaan ke komisi antirasuah, tidak terdapat satu pun data bahwa Andika pernah melaporkan dokumen tersebut.
Sumber IDN Times di KPK pun turut membenarkan hal itu. Ia mengatakan, Andika belum pernah melaporkan harta kekayaan ke komisi antirasuah.
"Minggu kemarin baru ajudan beliau yang tanya mekanisme pelaporan," kata sumber itu.
Padahal, sebagai penyelenggara negara, mereka wajib melaporkan harta kekayaan seperti yang tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Sedangkan, Yudo Margono tercatat enam kali telah melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Kali terakhir, ia melaporkan harta kekayaan pada Desember 2020 lalu ketika menjabat sebagai KSAL.
Di situs LHKPN KPK, Yudo tercatat memiliki harta mencapai Rp11,3 miliar.
Baca Juga: Anggota Komisi I Protes Prabowo dan Panglima TNI Absen Rapat di DPR
Berita Terkini Lainnya
