SBY Khawatir Rakyat Tak Bisa Tenang: Kok Jadi Begini Negara Kita

SBY mempertanyakan kondisi kehidupan politik di Indonesia yang dinilainya semakin mengkhawatirkan. Menurutnya, upaya mendapatkan kekuasaan seolah dapat dilakukan dengan berbagai cara tanpa mempertimbangkan nilai moral.

SBY menilai, praktik politik yang mengabaikan moralitas dapat menimbulkan kekhawatiran lebih luas di tengah masyarakat. Ia mengaku takut apabila kondisi politik yang semakin liar membuat rakyat kehilangan rasa aman dan ketenteraman ketika menjalani kehidupan di Tanah Air.

Atas kondisi tersebut, SBY menyampaikan permohonan kepada Prabowo agar menghidupkan kembali politik yang berkeadaban. Ia menegaskan, permintaan itu disampaikan sebagai warga negara yang mencintai Indonesia. Menurutnya, mengembalikan politik pada nilai-nilai keadaban merupakan tanggung jawab penting yang harus dijalankan.

"Sebagai warga bangsa yang sangat mencintai negeri ini, seperti juga warga negara Indonesia yang lain, saya bermohon kepada Presiden Prabowo untuk menghidupkan kembali politik yang berkeadaban. Ini panggilan sejarah. Ini amanah rakyat," kata dia.

SBY juga berharap Prabowo diberikan kekuatan dan tuntunan dalam menjalankan misi tersebut.

Polri telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, pejabat, politisi, media, dan LSM. Ketiga tersangka yakni Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) sekaligus eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Selain itu, Irjen Slamet Uliandi, perwira tinggi Bareskrim Polri yang kini bertugas di luar struktur, masih berstatus saksi dalam penyidikan kasus ini.

"Penyidik menetapkan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, EH dan satu orang saksi berinisial SU," kata Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin di Bareskrim Polri, Selasa malam (3/11/2026).

Ketiga tersangka memerintahkan penyadapan sejak 2025 hingga 2026 tanpa prosedur seperti yang diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010. Nomor-nomor yang disadap dimasukkan ke dalam sistem tanpa verifikasi. Pada Oktober 2026, tersangka diduga memerintahkan penghapusan file penyadapan tersebut.

Akibat perbuatannya, ketiga jenderal polisi ini dijerat pasal berlapis. Pertama Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang berbunyi secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik.

"Ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut paling tinggi 10 tahun," kata Kabareskrim Komjen Asep Safrudin di Bareskrim Mabes Polri pada Selasa, 3 November 2026.

Ketiga perwira tinggi Polri itu juga dijerat Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, di mana dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun, termasuk untuk memperoleh informasi elektronik, dengan ancaman pidana penjara enam tahun.

Kemudian, Undang-Undang ITE, yaitu terhadap Pasal 32 ayat (1), di mana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau milik publik, dengan ancaman pidana delapan tahun.