Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Deklarasi Capres di Hari Buruh, Ini Isi Kontrak Politik Prabowo dengan KSPI

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Jakarta, IDN Times - Nuansa politik terasa dalam peringatan Hari Buruh 2018 yang dilaksanakan oleh jutaan buruh dari seluruh Indonesia, Selasa (1/5). 

Pasalnya, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto dideklarasikan sebagai calon presiden 2019 oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Istora Senayan, Jakarta, siang ini.

Lantas mengapa Prabowo yang dipilih serikat yang diperkirakan memboyong 150 ribu dari Jabodetabek, Serang, Karawang, dan Purwakarta ini?

1. Hanya Prabowo yang berani tanda tangani kontrak politik dengan KSPI

Default Image IDN

Ketua Harian KSPI Muhammad Rusdi menyampaikan sesuai hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas), KSPI bulat mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

"Yang berani tanda tangani kontrak politik, berani cabut Perpres 20, kemudian berikan transportasi murah, pendidikan gratis bagi buruh, dan jalankan amanah sesungguhnya Pak Prabowo," kata Rusdi kepada wartawan di Jalan Medan Merdeka, Selasa (1/5).

2. Jika jadi capres, KSPI minta Prabowo masukkan orangnya

Default Image IDN

Dalam salah satu kontrak politik yang ditandatangani Prabowo, Rusdi menyebut terdapat kesepakatan yang isinya meminta anggota KSPI masuk kabinet kerja. 

"Kita akan kawal terus karena ini bukan hanya kontrak politik tapi meminta Prabowo agar kader terbaik kita, Presiden KSPI Said Iqbal, jadi orang-orang terdekat di dalam kabinet untuk kawal kontrak politik yang kita lakukan. Entah itu Menaker (Menteri Tenaga Kerja) atau Menko. Itu bukan untuk kepentingan personal tapi kepentingan buruh Indonesia," kata dia.

3. Dihadiri Prabowo hingga Yusril Ihza Mahendra

Default Image IDN

Lebih lanjut, Rusdi mengklaim dalam acara deklarasi tersebut akan turut hadir Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, hingga Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman.

"Hari ini buruh harus jadi subjek perubahan, buruh harus terlibat dalam politik, bukan sebagai penonton, bukan follower. Tapi dengan tanda tangan kontrak politik dan masuk kabinetnya untuk kepentingan buruh Indonesia," tandasnya.

 

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Linda Juliawanti
EditorLinda Juliawanti
Follow Us