Dicopot Jadi Bupati, Syahri Mulyo Tak Lagi Terima Gaji
Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, memastikan Syahri Mulyo tidak lagi menerima gaji usai ia dicopot dari posisinya sebagai Bupati Tulungagung. Politisi PDI Perjuangan itu sempat dilantik pada Selasa (25/9) di kantor Kemendagri. Dengan pengawalan yang ketat dari petugas kepolisian, Syahri terlihat dibawa dari rutan Mapolres Jakarta Timur dengan mengenakan khas kepala daerah berwarna putih.
Namun, di hari yang sama pula, Syahri dicopot oleh Tjahjo lantaran saat ini statusnya menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Syahri hanya merasakan menjadi bupati sekitar setengah jam saja. Posisi Plt bupati kemudian diserahkan kepada Wakil Bupati, Mayoto Birowo.
"Tidak (lagi digaji), karena kan sudah berhenti. Jadi, tadi kami hanya formalitas melantik dan kami menyerahkan surat keputusan plt ke gubernur," ujar Tjahjo kepada media tadi siang.
Lalu, kewenangan apa saja yang dimiliki oleh Maryoto ketika ia menjadi pelaksana tugas bupati? Apa ada kemungkinan Syahri kembali menduduki jabatannya sebagai bupati?
1. Syahri akan tetap dicopot dari posisi Bupati kecuali dinyatakan tidak bersalah
Menurut Tjahjo, Syahri bisa saja menempati kembali posisinya sebagai Bupati, asal putusan di Pengadilan Tipikor menyatakan demikian. Namun, bila Pengadilan Tipikor menyatakan Syahri bersalah dan itu berkekuatan hukum tetap, maka ia secara permanen akan dipecat dari posisi sebagai Bupati.
"Nah, Gubernur Jawa Timur kemudian menyerahkan surat Plt kepada Wakil Bupati agar bisa melakukan tugas pemerintahan sehari-hari seperti tata kelola pemerintahan, membangun koordinasi dengan Pemprov hingga ke Kemendagri," ujar Tjahjo siang tadi.
Sampai kapan? Tjahjo mengatakan sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Tipikor.
Sebagai Plt, Maryoto memiliki tugas yang hampir sama seperti kepala daerah biasa. Maryoto lah yang nantinya berhadapan dengan DPRD untuk membuat anggaran, membuat perda dan menyusun kebijakan.
"Untuk isu lain, nanti bisa berkoordinasi dengan gubernur, Ditjen Otonomi Khusus Daerah, Dirjen Keuangan. Yang penting tata kelolanya baik," kata politisi PDI Perjuangan itu.
2. Menurut Gubernur Jatim, perkara korupsi berjemaah disebabkan individunya tidak berintegritas
Tulungagung menjadi daerah kedua di Provinsi Jawa Timur yang menjadi sorotan karena kepala daerahnya tersangkut kasus korupsi. Ada pula Malang, yang akhirnya malah dikenal karena kasus korupsi berjemaah anggota DPRD dan Wali Kotanya. Total, ada 41 anggota DPRD yang dijadikan tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Lalu, apa yang dilakukan oleh Pemprov Jatim untuk mencegah meluasnya korupsi di daerah lain? Menurut Gubernur Jatim, Soekarwo, permasalahan korupsi di provinsinya lebih menyangkut ke pemberian suap.
"Kalau soal pungli layanan masyarakat, itu sudah selesai, karena sudah diterapkan teknologi. Tapi, korupsi berjemaah itu menyangkut integritas atau hati. Kan gak kelihatan dan kita gak tahu," kata Soekarwo yang ditemui juga di kantor Kemendagri.
Salah satu cara yang ditempuh oleh pria yang akrab disapa oleh PakDhe Karwo yakni mengikuti petunjuk dari Tjahjo. Setiap ada pemilihan Sekretaris Daerah, maka dilakukan penelusuran rekam jejak. Tujuannya, agar yang terpilih memang orang-orang yang memiliki integritas.
3. Wakil Bupati akan berupaya meraih kembali rasa percaya masyarakat Tulungagung
Sementara, Wakil Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo mengaku akan berupaya meraih kembali kepercayaan masyarakat yang sempat rusak karena kepala daerahnya malah tersandung skandal penerimaan uang suap. Berdasarkan data dari KPK, ia menerima uang suap senilai Rp 2,5 miliar dari seorang kontraktor bernama Sulistyo Prabowo.
Menjawab pertanyaan IDN Times, Maryoto mengatakan akan membuktikan ke rakyat Tulungagung kalau ia tidak akan korupsi seperti yang dilakukan oleh Syahri.
"Masyarakat ini benar-benar kita sapa, agar memiliki relations yang bagus. Dan saya juga berjanji tidak akan melakukan apa yang dilakukan oleh bupati sebelumnya," kata Maryoto siang tadi.
Sementara, terkait program kerja, ia mengaku tinggal menjalakan saja lantaran saat kampanye sudah memiliki program tersebut.
"Karena itulah saya akan melakukan berbagai upaya untuk memastikan program-program Sahto (Syahri Mulyoto) tetap peduli terhadap masyarakat dan terealisasi," katanya lagi.
