Jokowi Minta Putra Mahkota UEA Jadi Dewan Pengarah Ibu Kota Baru
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo meminta Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA) Mohammed bin Zayed menjadi Dewan Pengarah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, saat mendampingi Jokowi ke Abu Dhabi. Apa alasan Jokowi menggandeng putra mahkota UEA menjadi dewan pengarah ibu kota baru Indonesia?
Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman mengatakan presiden ingin melibatkan semua pihak secara internasional dalam pembangunan ibu kota baru.
"Karena salah satu yg diinginkan oleh Beliau bahwa ibu kota baru Indonesia ini merupakan persembahan Indonesia untuk dunia," kata Fadjroel di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (13/1).
1. Mohammed bin Zayed menyambut baik tawaran Jokowi
Mendapatkan tawaran tersebut, Fajdroel mengatakan, Mohammed menyambut dengan baik dan antusias dengan konsep yang ditawarkan Jokowi.
"Beliau sangat positif melihat rencana pemerintah Indonesia membangun ibu kota baru dengan konsep yang ditawarkan oleh Pak Jokowi, sebagai kota yang berkelanjutan," kata dia.
2. Banyak negara menawarkan bergabung dalam pembangunan ibu kota baru
Fadjroel mengatakan banyak negara yang menawarkan diri masuk dalam pembangunan ibu kota baru, dan mereka menawarkan beragam bantuan.
"Jadi Pak Jokowi ingin menjadikan ibu kota baru di Kaltim nanti menjadi simpul dari semua yang menjadi kelebihan-kelebihan, atau keunggulan-keunggulan dari negara-negara di dunia. Baik dalam high tech-nya, ilmu pengetahunnya, kemudian investasinya, konservasi hutannya, dan lain-lain," ucap dia.
3. Luhut sebut posisi dewan pengarah ibu kota baru akan diisi nama-nama beken dunia
Luhut sebelumnya mengatakan Mohammed akan menjadi ketua dewan pengarah ibu kota baru Indonesia. Sementara anggotanya, diisi nama-nama beken dunia, termasuk investor dari Tiongkok. Namun, klaster pemerintah tetap digarap pemerintah pusat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb