Comscore Tracker

Kasus COVID-19 Melonjak, Menko PMK: Belum Ada Perubahan Kebijakan

Pemerintah tetap mengandalkan PPKM mikro

Jakarta, IDN Times - Kasus COVID-19 di tanah air terus meningkat. Berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, penambahan kasus harian COVID-19 per 24 Juni 2021 mencapai 20.574 kasus. Meski begitu belum ada kebijakan baru dari pemerintah.

“Untuk sementara belum ada perubahan. Sesuai arahan presiden, penerapan di lapangannya yang harus dipastikan berjalan sebaik mungkin,” kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadir Effendy, saat dihubungi IDN Times, Kamis (24/6/2021).

1. DKI Jakarta penyumbang kasus terbanyak hari ini

Kasus COVID-19 Melonjak, Menko PMK: Belum Ada Perubahan KebijakanMural pandemik COVID-19. (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)

DKI Jakarta menjadi wilayah yang paling banyak menyumbang kasus harian virus corona hari ini, yaitu 7.505 kasus. Disusul Jawa Tengah dengan 4.384 kasus, Jawa Barat 3.053 kasus, dan Jawa Tmur 945 kasus.

Selain itu, kasus aktif COVID-19 di tanah air juga semakin meningkat. Hari ini, kasus aktif di Indonesia meningkat 11.018 kasus, sehingga angka kasus aktif mencapai 171.542 kasus.

Dibandingkan data per 23 Juni 2021, kasus aktif hari ini meningkat cukup banyak. Bedasarkan data 23 Juni, kenaikan kasus aktif COVID-19 sebanyak 7.838 kasus.

Baca Juga: KPK Periksa 11 ASN Bandung Barat terkait Kasus Korupsi Alat COVID-19

2. Jokowi sebut PPKM mikro kebijakan yang paling tepat karena tidak mematikan ekonomi rakyat

Kasus COVID-19 Melonjak, Menko PMK: Belum Ada Perubahan KebijakanPernyataan Presiden RI Joko (Jokowi) Widodo terkait Penanganan COVID-19 pada Rabu (26/6/2021). (youtube.com/SekretariatPresiden)

Sebelumnya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo memberikan pernyataan atas desakan masyarakat yang meminta pemerintah kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau lockdown.

Jokowi menegaskan pemerintah masih memilih untuk menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro ketimbang lockdown.

"Pemerintah telah memutuskan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan COVID-19 hingga ke tingkat desa atau akar masalah yaitu komunitas," kata Jokowi dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (23/6/2021).

Jokowi menilai kebijakan PPKM mikro tepat diberlakukan karena kebijakan tersebut efektif menurunkan laju penyebaran COVID-19 tanpa mengorbankan perekonomi masyarakat.

"Kebijakan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini, untuk mengendalikan COVID-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat," ucap Jokowi.

3. Jokowi sampaikan esensi PPKM mikro dan lockdown sama

Kasus COVID-19 Melonjak, Menko PMK: Belum Ada Perubahan KebijakanIlustrasi PPKM mikro (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha)

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro dan lockdown memiliki makna yang sama, yaitu pembatasan kegiatan masyarakat. Sehingga, ia meminta masyarakat agar tak perlu mempertentangkan hal itu.

"PPKM mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama yaitu membatasi kegiatan masyarakat. Untuk itu, tidak perlu dipertentangkan," tegas Jokowi.

Jokowi mengungkapkan, jika PPKM mikro bisa terimplementasi dengan baik, maka penyebaran virus corona bisa terkendali. Namun, kata Jokowi, persoalannya adalah kebijakan PPKM mikro belum dilakukan secara menyeluruh.

"Untuk itu, saya meminta kepada gubernur, bupati dan wali kota untuk meneguhkan komitmennya, mempertajam penerapan PPKM mikro, optimalkan posko-posko COVID-19 yang telah terbentuk di masing-masing wilayah desa atau kelurahan," instruksi orang nomor satu di Indonesia itu.

Menurut Jokowi, posko COVID-19 di desa ataupun kelurahan memiliki peran penting. Sehingga, ia meminta kepala daerah untuk mengoptimalkan fungsi posko-posko COVID-19.

"Fungsi utama posko adalah mendorong perubahan perilaku masyarakat agar disiplin 3M, emakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Kedisiplinan 3M menjadi kunci dan menguatkan pelaksanaan 3T, testing, tracing, dan treatment hingga ke tingkat desa," katanya.

Baca Juga: Jokowi: Relawan Jokowi Itu Seksi, Bisa Antar Saya Presiden 2 Periode

Topic:

  • Dwi Agustiar

Berita Terkini Lainnya