Tuntutan Tak Digubris, BEM UI Siapkan Aksi Lanjutan di Bundaran HI

Di dalam konten tersebut, BEM UI juga menyoroti jumlah personel aparat penegak hukum gabungan yang dikerahkan untuk menghadapi aksi demo mahasiswa. Semula, jumlah personel gabungan yang dikerahkan mencapai sekitar 4 ribu orang. Kemudian, angka itu terus membesar menjadi 6.088 personel.

BEM UI menilai pemerintah coba membenturkan mahasiswa dengan aparat penegak hukum. Apalagi dalam aksi pada Jumat (12/6/2026) itu, TNI diletakan di depan dan berhadapan langsung dengan mahasiswa.

"Mereka coba membenturkan kita semua. Satu rakyat dengan 6 aparat. Ini menimbulkan pertanyaan besar, siapa yang sebenarnya merasa terancam?" ujar narator di video tersebut.

Athof pun menyadari banyak komentar yang menilai narasi membenturkan mahasiswa dengan aparat penegak hukum berlebihan. Namun kata dia,, kondisi di lapangan begitu adanya. Dia menilai, aparat bukan bertujuan untuk melindungi mahasiswa.

"Kalau mereka mau melindungi, mengapa menempatkan 4 APH berbanding 1 (rakyat). Itu buat menjaga atau menakut-nakuti?" tanyanya.

Athof juga membantah aksi demo yang dilakukan BEM UI sebelumnya didanai atau digerakan oleh pihak tertentu. Sebab, aksi demo dua minggu lalu justru menggunakan anggaran yang bersumber gotong royong masyarakat.

"Fakta sebenarnya, anggaran (untuk aksi) itu urunan masyarakat, lewat open donation. Itu juga termasuk sumber untuk logistik," kata dia.

Athof menantang balik bila ada bukti aksi demo BEM UI didanai oleh pihak tertentu, maka harus dibuktikan. Dia menduga kuat narasi aksi demo didanai oleh pihak tertentu dilakukan oleh para elite yang dekat dengan pemerintah.

"Kalau mereka ada bukti ya tinggal dikeluarkan saja," ujar dia.

Athof pun memastikan aksi demo lanjutan tetap akan digelar di Bundaran Hotel Indonesia. Sebab, mereka sudah tak lagi percaya terhadap parlemen. Posisi parlemen saat ini didominasi parpol yang mendukung pemerintah.

"Kalau tempat tentu akan di Bundsran HI. Karena DPR terbukti telah gagal. Sedangkan, pemerintah melakukan kesepakatan politik dengan anggota parlemen," ujar Athof.

Di sisi lain, kontrak sosial antara rakyat dan pemerintah terus dilanggar oleh pemerintah. Contoh terbaru yakni pemerintah sempat mengelak soal penyebab terjadinya pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa. Pemerintah sempat membantah penyebabnya karena ada kelangkaan stok batu bara. Belakangan, hal itu diakui sebagai penyebabnya.

"Akhirnya, sekarang kan terbukti bahwa black out atau mati lampu yang terjadi sekarang karena batubara langka," ucap dia.