Wacana UN Digelar 2026, Hetifah DPR: Perlu Ada Evaluasi Secara Berkala
Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mendukung upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan nasional, termasuk wacana penerapan kembali Ujian Nasional (UN) mulai 2026. Ia mengatakan pihaknya akan mengawal kebijakan ini supaya dapat diterapkan secara efektif dan efisien.
Namun, Hetifah mengatakan, terkait pentingnya evaluasi kebijakan secara berkala untuk menilai efektivitas UN dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.
"Kebijakan ini harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dan dunia pendidikan, bukan sekadar menggantikan AN (Asesmen Nasional) tanpa dasar yang jelas," kata Hetifah, saat dihubungi IDN Times, Minggu (5/1/2025).
1. Harus berkontribusi bagi kualitas pendidikan nasional
Lebih jauh, Hetifah memberikan beberapa catatan penting untuk memastikan agar UN benar-benar berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, bukan justru menambah beban siswa, guru, dan sistem pendidikan nasional.
Pertama, Hetifah mengingatkan, UN harus relevan dengan perkembangan kurikulum dan sistem pendidikan nasional. Kedua, ia berharap, UN dapat menjadi bagian dari visi pendidikan yang konsisten, bukan sekadar perubahan kebijakan yang mengikuti pergantian menteri.
Di lain sisi, kata dia, pemerintah perlu memastikan infrastruktur pendidikan yang memadai di seluruh wilayah, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Selain itu, alokasi anggaran harus direncanakan secara matang.
"Sebagai catatan, penggantian UN dengan Asesmen Nasional (AN) sebelumnya juga dilakukan dengan pertimbangan efisiensi anggaran," tutur Hetifah.
2. Penting bangun dialog terbuka dulu
Wacana penerapan kembali UN ini, menurut Hetifah, harus dibangun melalui dialog terbuka dengan para guru, siswa, orang tua, dan akademisi.
Partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan ini, kata dia, akan memastikan kebijakan UN tidak hanya menjadi keputusan sepihak, tetapi juga mencerminkan kebutuhan nyata dunia pendidikan.
"Kami mendorong pengembangan sistem penilaian alternatif yang lebih holistik. Penilaian tidak boleh hanya berfokus pada hasil tes, tetapi juga mencakup aspek perkembangan karakter dan kompetensi siswa secara keseluruhan," kata Hetifah.
Sebab, kata Hetifah, bila mengacu pada pengalaman sebelumnya, UN kerap menimbulkan tekanan psikologis bagi siswa, bahkan orang tua. Karena itu, kata dia, penting untuk menyediakan program pendampingan dan pelatihan yang membantu siswa menghadapi UN tanpa rasa cemas berlebihan.
"Pemerintah juga harus memastikan distribusi soal berjalan lancar, khususnya di wilayah 3T, serta mengatasi isu kebocoran soal yang sering terjadi," kata dia.
3. Pemerintah beri sinyal kuat UN digelar lagi 2026
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Muti, memberikan sinyal kuat terkait rencana penerapan kembali Ujian Nasional (UN). Dia mengatakan secara konsep, penerapan UN sudah siap. Rencananya UN akan diterapkan tahun ajaran 2025/26.
"Ujian Nasional sudah siap sebenarnya secara konsep, tapi 2025 ini belum kita laksanakan. Insyaallah kalau nanti sudah masuk pada tahun pelajaran berikutnya. Di tahun ajaran 2025/2026, tapi nanti bentuknya seperti apa sampai ada pengumuman lebih lanjut," ujar Muti.
