WALHI Sebut Perjanjian Dagang AS Potensi Mempercepat Deforestasi
WALHI menilai Perjanjian Dagang Resiprokal Indonesia–AS berpotensi mempercepat deforestasi, karena membuka investasi besar di sektor mineral tanpa batas kepemilikan dan kewajiban divestasi.
Perjanjian ini dianggap mendorong eksploitasi sumber daya alam secara masif, menghapus pembatasan ekspor serta TKDN, dan dinilai menjauhkan Indonesia dari target iklim global 1,5 derajat Celsius.
WALHI juga menyoroti kewajiban impor fosil senilai USD 15 miliar dari AS yang dinilai mengunci penggunaan energi beremisi tinggi dan bertentangan dengan upaya dekarbonisasi nasional.
Jakarta, IDN Times - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai Perjanjian Dagang Resiprokal (Agreement on Reciprocal Trade) antara Indonesia dan Amerika Serikat berpotensi mempercepat deforestasi.
Menurut WALHI, perjanjian dagang tersebut membuka akses luas investasi di sektor nikel, kobalt, tembaga, dan litium dengan menghapus batas kepemilikan dan kewajiban divestasi. Hal tersebutlah yang menyebabkan percepatan deforestasi terjadi.
"Karena konsesi nikel sudah melampaui 1,03 juta hektare dan 765 ribu hektare berada di kawasan hutan. Ekstraksi besar‑besaran tersebut dapat merusak tutupan hutan sebagai penyerap karbon utama, sehingga mengancam pencapaian target FOLU Net Sink 2030 yang menjadi pilar mitigasi iklim Indonesia," tegas WALHI dikutip dalam siaran pers, Kamis (5/3/2026).
Selain itu, WALHI memandang ada beberapa poin dalam perjanjian dagang tersebut yang bertolak belakang dengan target iklim Indonesia.
1. Mendorong eksploitasi masif dan menjauhkan dari target suhu global
WALHI memandang perjanjian ini mendorong eksploitasi sumber daya alam secara masif di Indonesia. Perjanjian tersebut menghapus ketentuan pembatasan ekspor untuk komoditas industri dan mineral kritis ke Amerika Serikat. Selain itu, aturan mengenai persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) juga dihapus, dan Indonesia diminta menyelaraskan regulasi teknisnya dengan standar AS. WALHI menilai hal ini dapat dimaknai sebagai bentuk penyerahan kedaulatan atas sumber daya alam Indonesia.
Lebih lanjut, kebijakan ini dinilai menjauhkan Indonesia dari komitmen menjaga suhu global di bawah 1,5 derajat Celsius. Dengan dibukanya keran ekspor dan investasi sebesar-besarnya untuk mineral kritis, aktivitas pertambangan diprediksi akan semakin masif. Hal ini berpotensi meningkatkan tekanan terhadap hutan dan lahan, yang justru melemahkan upaya mitigasi perubahan iklim yang sudah dicanangkan pemerintah.
2. Mencerminkan posisi AS yang meragukan krisis iklim
Tak hanya itu, perjanjian resiprokal ini disebut WALHI mencerminkan posisi pemerintahan Presiden AS Donald Trump yang meragukan krisis iklim. Pada dua periode pemerintahannya, AS sempat keluar dari Perjanjian Paris karena dianggap merugikan ekonomi dan industri mereka. Pada Januari 2026, AS juga dilaporkan menarik diri dari forum Kerangka Kerja Perubahan Iklim Persatuan Bangsa-Bangsa (UNFCCC) dan Panel Antar-pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC).
Sementara, ketidakpercayaan terhadap krisis iklim juga tampak dalam klausul lain. Pengkampanye Iklim dan Isu Global WALHI Nasional Patria Rizky Ananda menyebutkan adanya kewajiban bagi Indonesia untuk berinvestasi pada pengembangan koridor ekspor di Pesisir Barat AS. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing batu bara Amerika.
Menurut WALHI, ketentuan ini secara langsung bertentangan dengan upaya dekarbonisasi global karena justru memperluas rantai pasok energi fosil.
3. Mewajibkan impor fosil yang mengunci penggunaan energi beremisi tinggi
Lebih jauh, dalam perjanjian dagang tersebut, WALHI juga menyoroti adanya kewajiban Indonesia membeli komoditas fosil dari Amerika Serikat senilai total 15 miliar dolar AS. Rinciannya meliputi bensin olahan senilai 7 miliar dolar AS, minyak mentah senilai USD 4.5 miliar, dan gas alam cair (LPG) senilai USD 3,5 miliar.
Kemudian, Patria menegaskan impor fosil ini akan mengunci penggunaan energi beremisi tinggi di Indonesia. Kebijakan ini dinilai tidak sesuai dengan skema dekarbonisasi dalam skenario Low Carbon Compatible with Paris Agreement (LCCP) yang telah diadopsi Indonesia.
Alih-alih bertransformasi menuju ekonomi kerakyatan, WALHI menilai perjanjian ini justru melanggengkan ekonomi berbasis fosil dan eksploitatif.
"Karena itu, WALHI meminta Presiden RI harus membatalkan Perjanjian Dagang Resiprokal antara Amerika Serikat dengan Indonesia dengan tetap mengerjakan kewajibannya dalam melakukan perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup di dalam negeri," pungkas Patria.
