Wamenhan Soroti Bentuk Perang Baru Berupa Narasi dan Hukum
- Konsep Defence Intellectual Management (DIM) digagas untuk menangkal dampak negatif NLW
- Komoditas strategis nasional kerap jadi bagian dari kontestasi global, seperti kelapa sawit dan tembakau
- Hadapi narrative and legal warfare tak bisa hanya andalkan perhitungan ekonomis, tapi juga nilai Pancasila
Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Donny Ermawan Taufanto menyebut ancaman terhadap kedaulatan Indonesia belakangan tidak hanya dalam bentuk agresi militer. Menurutnya, yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah perang narasi dan hukum, atau dikenal dengan sebutan narrative and legal warfare (NLW).
Hal tersebut menjadi pembahasan dalam diskusi publik yang diselenggarakan Universitas Pertahanan, Aliansi Cendekia Tagaroa dan President Club bertajuk 'Defence Intellectual Community: Memperkokoh Narasi dan Tatanan Negara untuk Kedaulatan dan Kesejahteraan Bangsa' di Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Donny mengingatkan agar semua pihak selalu waspada agar tidak terpecah belah oleh berbagai usaha terstruktur yang dibiayai oleh pihak asing untuk mengganggu kedaulatan bangsa Indonesia.
“Ada upaya sistematis dari pihak eksternal yang mencoba menyerang kedaulatan Indonesia melalui pintu narasi dan hukum. Di bidang kesejahteraan dan ekonomi, NLW menargetkan komoditas strategis yang dilindungi dalam UU Perkebunan, seperti kelapa sakit dan tembakau, selain juga produk-produk pertambangan," ujar dia
"Padahal komoditas-komoditas tersebut menopang pendapatan negara dan penting bagi penyediaan lapangan kerja. Di bidang politik negara, yang kerap diserang adalah institusi yang bertanggung jawab menjaga kedaulatan negara,” sambung Donny.
1. Konsep Defence Intellectual Management
Donny menjelaskan, untuk menangkal dampak negatif NLW bisa dengan menggunakan konsep Defence Intellectual Management (DIM) yang digagas Menteri Pertahanan (Menhan), Sjarie Sjamdoeddin, yakni dengan pelibatan intelektual Indonesia yang sadar akan pentingnya kedaulatan negara.
“Kompleksitas permasalahan NLW yang dihadapi negara saat ini tidak cukup dihadapi hanya dengan alat utama sistem persenjataan modern atau organisasi militer canggih. Kita membutuhkan kemampuan DIM agar tercipta kapasitas adaptif yang mampu merespons berbagai tantangan nirmiliter yang semakin canggih,” ujar dia.
2. Komoditas strategis nasional kerap jadi bagian dari kontestasi global
Sementara, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana menegaskan bahwa isu-isu seputar komoditas strategis nasional kerap menjadi bagian dari kontestasi global.
Menurutnya, persaingan antarnegara saat ini bukan lagi soal ideologi, tapi bagaimana menguasai dan mempengaruhi pasar. Serangan NLW terhadap ketahanan ekonomi negara menargetkan komoditas strategis, seperti kelapa sawit dan tembakau, merupakan bentuk neokonalisme atau penjajahan baru.
"Padahal komoditas-komoditas tersebut berkontribusi signifikan bagi pemasukan negara dan penyerapan tenaga kerja. Karena pasar berkorelasi dengan lapangan kerja dan lapangan kerja berkorelasi dengan kesejahteraan. Kesejahteraan itulah yang mendorong negara berkembang pesat,” ujar dia.
3. Hadapi narrative and legal warfare tak bisa hanya andalkan perhitungan ekonomis
Sementara, Gubernur Lemhanas Budi Susilo Soepandji menjelaskan, dalam menghadapi NLW tidak bisa hanya mengandalkan perhitungan ekonomis.
“Perlu ada fondasi kuat dari jati diri bangsa yang tercermin di dalam nilai Pancasila,” ucap Budi.
Senada, Dekan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan, Oktaheroe Ramsi menyatakan, pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, khususnya kalangan akademisi dan praktisi hukum perlu mengkonsolidasikan diri dalam menghadapi NLW.
