Partai Gelora: Alasan Pemerintah BBM Naik karena Beban APBN Cuma Retorika
Ilustrasi pengisian BBM di SPBU. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) per hari, Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB. Adapun BBM yang dinaikkan secara mendadak itu, jenis Pertalite, Solar dan Pertamax.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, kenaikan harga BBM semakin menyusahkan kehidupan rakyat, yang sudah susah akibat dampak pandemik dan ketidakpastian global.
Baca Juga: Naiknya Harga BBM Bersubsidi Jadi Biang Kerok Melemahnya Rupiah
1. Alasan pemerintah menaikkan harga BBM hanya retorika belaka
Ilustrasi pengisian BBM di SPBU Pertamina. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)Dia menilai, alasan pemerintah menaikkan harga BBM karena beban APBN hanyalah retorika belaka.
"Argumentasi terkait subsidi sebagai beban ekonomi yang salah sasaran, itu hanya retorika belaka pemerintah saja. Kenaikan harga BBM justru akan semakin menyusahkan masyarakat," kata Fahri dalam keterangannya, Senin (5/9/2022).
Baca Juga: Harga BBM Naik, Demokrat Kritik Anggaran Pemerintah untuk Pencitraan
2. Naiknya harga BBM menambah kesulitan hidup rakyat
Editor’s picks
Suasana SPBU di kawasan Senayan, Jalan Hang Lekir I, Jakarta Pusat usai pemerintah menaikkan harga BBM, Sabtu (3/9/2022). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Menurut Fahri, argumentasi pemerintah yang menganggap subsidi hanya dinikmati pengguna mobil pribadi, bukan rakyat miskin sehingga perlu melakukan penyesuaian harga BBM, sebagai alasan yang tidak bisa diterima rakyat.
Sebab, pencabutan subsidi itu, kata Fahri, merugikan kepentingan rakyat, dan menambah beban hidup masyarakat yang sudah sulit.
"Hal itu tidak akan pernah diterima rakyat sampai kiamat. Rakyat menganggap pencabutan subsidi akan menambah kesulitan hidup mereka," ucap dia.
3. Seharusnya pemerintah bantu rakyat untuk bangkit
Lambang Partai Gelora (dok. Gelora)Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menjelaskan, sesuai konstitusi seharusnya tugas pemerintah ialah untuk membantu kesulitan hidup rakyat.
Oleh sebabnya Fahri berharap pemerintah tidak perlu mengikuti protokol kaum kapitalis, yang tidak menghendaki adanya dukungan kepada rakyat melalui pemberian subsidi.
"Mereka (kaum kapitalis) ingin kompetisi berlangsung secara sempurna, tidak ingin ada subsidi-subsidi, semua harus diserahkan ke mekanisme pasar," imbuh dia.
Berita Terkini Lainnya
