Seorang anak lelaki mengibarkan bendera Ukraina saat reli mendukung Ukraina dan memprotes Rusia, di Air Terjun Niagara, Kanada, Minggu (30/1/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/Nick Iwanyshyn.
Remaja laki-laki Ukraina di wilayah pendudukan menjadi target utama pengiriman surat panggilan pra-wajib militer. Surat tersebut bahkan sudah dikirimkan sejak mereka berusia 16 tahun, sebelum wajib bertempur pada usia 18 tahun.
"Kami mewawancarai sejumlah pemuda yang terpaksa meninggalkan keluarga mereka demi menghindari wajib militer tersebut," ungkap pakar hukum asal Latvia, Elina Steinerte.
Rusia juga memanfaatkan perubahan status kewarganegaraan untuk memutus ikatan hukum anak dengan Ukraina. Kombinasi hukum keluarga dan undang-undang ekstremisme digunakan untuk menghapus identitas asli mereka.
"Laporan ini menemukan empat unsur utama, yaitu penggunaan sekolah untuk indoktrinasi, pemaksaan kewarganegaraan, serta penerapan undang-undang terorisme dan ekstremisme," kata Peneliti Hukum ZMINA, Onysiia Syniuk.
Warga sipil yang mencoba mempertahankan identitas nasional mereka menghadapi ancaman sanksi berat. Aturan paksa ini juga berlaku pada layanan kesehatan dan perbankan yang kini hanya bisa diakses oleh pemegang paspor Rusia.
"Orang tua yang menolak menyekolahkan anaknya di sekolah Rusia diancam kehilangan hak asuh. Sementara itu, guru yang menolak kurikulum Rusia menghadapi pemecatan, intimidasi, hingga penahanan," kata Perwakilan Tetap Ceko untuk OSCE, Jan Marian.
