Eropa tengah mengkaji proposal biaya navigasi sukarela di Selat Hormuz dengan dukungan PBB, meniru model Selat Malaka untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan maritim.
Pemerintah Iran terbelah soal pengelolaan Selat Hormuz, dengan sebagian faksi menolak hukum laut internasional sementara lainnya ingin memperkuat kerja sama maritim melalui dialog dengan Oman.
AS menuntut Iran menghentikan serangan kapal dan menjamin kebebasan berlayar, disertai ancaman konsekuensi setelah rangkaian bentrokan militer yang memicu kekhawatiran perang terbuka.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Negara-negara Eropa saat ini sedang mempelajari proposal yang memungkinkan penerapan biaya navigasi di Selat Hormuz. Pungutan ini diperbolehkan asalkan tidak bersifat wajib dan mendapat dukungan dari badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengatur transportasi kelautan.

Langkah ini muncul di tengah ketegangan yang kembali memanas antara Amerika Serikat (AS) dan Iran terkait status selat tersebut. Ketidaksepakatan mengenai pengaturan jalur strategis ini telah memicu kembali serangkaian bentrokan bersenjata antara kedua belah pihak.

1. Eropa pelajari model Selat Malaka dari Oman

kapal AS membersihkan ranjau di Selat Hormuz (NAVCENT Public Affairs, Public domain, via Wikimedia Commons)

Wakil Perdana Menteri Inggris, David Lammy, menyebut penerapan tol laut yang diwajibkan di Selat Hormuz akan menjadi sebuah bencana besar. Meski begitu, sejumlah menteri Inggris menyadari bahwa sistem pembayaran untuk layanan navigasi tertentu memang diperbolehkan di jalur perairan alami.

Sistem serupa telah lama diterapkan di wilayah Selat Malaka dan Selat Inggris. Oman bersama sejumlah pengacara Inggris kini telah menyusun proposal yang mengadaptasi prinsip Selat Malaka untuk diterapkan di Hormuz.

Pemerintah Muskat juga telah menawarkan pengiriman pakar hukum mereka ke Teheran untuk menjelaskan rencana tersebut. Proposal ini berupaya menciptakan mekanisme sukarela guna mengatasi risiko kelautan secara bersama-sama.

"Kami melihat adanya manfaat dalam menjajaki pengaturan sukarela yang berkaitan dengan layanan dukungan navigasi yang dapat lebih meningkatkan keselamatan dan keamanan maritim, melindungi lingkungan laut, mengurangi risiko polusi dan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat maritim," kata delegasi Oman, Khamis bin Mohammed Al Shamakhi, dilansir The Guardian.

2. Pejabat Iran terpecah soal masa depan Selat Hormuz

citra satelit Selat Hormuz (MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC, Public domain, via Wikimedia Commons)

Di sisi lain, terjadi perdebatan di internal pemerintahan Iran mengenai kesepakatan Selat Hormuz. Pejabat AS mengklaim mendapat informasi dari negosiator Iran bahwa kelompok radikal di Teheran sengaja menyerang kapal komersial demi merebut kembali posisi tawar mereka.

Sebuah sumber diplomatik mengungkapkan bahwa sebagian faksi Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) menolak mematuhi hukum laut internasional karena merasa AS menyerang mereka secara ilegal. Namun, sebagian tokoh Iran lainnya masih berkeinginan untuk menjalin kerja sama maritim.

Di tengah perbedaan pandangan ini, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dijadwalkan berkunjung ke Oman pada Sabtu (11/7/2026). Kunjungan Araghchi bertujuan untuk membahas hubungan bilateral dan perkembangan keamanan kawasan termasuk masalah Selat Hormuz.

Perbedaan tafsir mengenai memorandum kesepahaman (MoU) masih menjadi kendala utama dalam negosiasi ini. Iran menafsirkan perjanjian itu sebagai dasar hak kendali mereka atas selat, sementara AS berupaya melemahkan kontrol tersebut dengan membentuk jalur transit alternatif di dekat perairan Oman.

3. Tuntutan dan ancaman AS terhadap Iran

Presiden AS, Donald Trump ( The White House, Public domain, via Wikimedia Commons)

Pemerintah AS menuntut Iran untuk membuat pernyataan publik terkait penghentian serangan terhadap kapal di Selat Hormuz. Washington juga meminta Teheran memastikan kebebasan berlayar di perairan tersebut.

"Kami mengharapkan pihak Iran mengatakan bahwa setiap jalur di selat itu akan terbuka dan bebas biaya," ujar seorang pejabat senior AS, dilansir Anadolu Agency.

Pejabat AS lainnya telah memberikan peringatan bahwa akan ada konsekuensi buruk jika Iran menolak tuntutan tersebut. Presiden AS Donald Trump juga menegaskan kembali bahwa kesepakatan gencatan senjata sementara di antara kedua negara kini telah berakhir.

Sikap keras AS ini muncul setelah terjadinya tiga dugaan serangan Iran terhadap kapal komersial pada awal pekan ini. Insiden tersebut memicu militer AS untuk melancarkan gelombang serangan balasan ke puluhan target di pantai selatan Iran.

Iran kemudian merespons serangan tersebut dengan meluncurkan rudal dan pesawat nirawak (drone) ke pangkalan militer AS di Timur Tengah. Rangkaian bentrokan terbaru ini kembali meningkatkan kekhawatiran global akan bahaya pecahnya perang terbuka yang lebih besar.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.