PBB: Satu Juta Perempuan Kehilangan Bantuan Kemanusiaan Global
- PBB melaporkan satu juta perempuan kehilangan akses layanan penyelamatan jiwa akibat pemotongan dana bantuan global sejak 2025, terutama di wilayah konflik dan pengungsian.
- Hampir 90 persen organisasi perempuan menghadapi krisis pendanaan, dengan 40 persen terancam tutup permanen, memicu kelelahan staf dan penurunan layanan bagi korban kekerasan.
- Kebijakan pemangkasan dana bantuan oleh AS di era Trump diikuti negara Eropa, mengalihkan fokus ke anggaran militer dan memperburuk defisit keuangan program kemanusiaan PBB.
Jakarta, IDN Times - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis laporan terbaru pada Jumat (10/7/2026) yang mengungkap krisis kemanusiaan global pada populasi perempuan. Penurunan alokasi dana dari negara-negara donor utama kini mengancam kehidupan jutaan jiwa di wilayah konflik.
Kondisi ini dipicu oleh kebijakan penghematan anggaran bantuan luar negeri yang diambil oleh beberapa negara maju secara bersamaan. PBB mendesak komunitas internasional untuk segera memulihkan komitmen pendanaan agar program penyelamatan jiwa tidak terhenti.
1. Dampak pemotongan anggaran terhadap akses layanan kritis
Sebanyak satu juta perempuan dan anak perempuan di wilayah krisis dilaporkan kehilangan akses ke berbagai layanan penyelamatan jiwa dalam setahun terakhir. Kelangkaan bantuan kemanusiaan ini terjadi akibat pemotongan anggaran donor global sejak awal tahun 2025.
"Setiap dana yang ditarik dari organisasi perempuan akan langsung berdampak pada korban kekerasan seksual di wilayah konflik, ibu yang kehilangan tempat tinggal, serta anak perempuan yang terpaksa putus sekolah," kata Kepala Aksi Kemanusiaan UN Women, Sofia Calltorp, dilansir The Guardian.
Pemangkasan anggaran ini paling dirasakan oleh kelompok rentan di wilayah terisolasi. Laporan PBB berjudul "Beyond the Breaking Point" juga mengonfirmasi adanya penurunan tajam dalam pengiriman pasokan medis darurat ke kamp-kamp pengungsian.
"Tanpa tindakan segera, organisasi yang selama ini membantu perempuan bertahan hidup di tengah krisis berisiko berhenti beroperasi," ujar Calltorp.
2. Ancaman penutupan operasional organisasi perempuan lokal
Krisis pendanaan membuat hampir 90 persen organisasi perempuan di seluruh dunia menyatakan tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan bantuan di lapangan. Sekitar 40 persen dari lembaga swadaya masyarakat lokal tersebut terancam menghentikan operasional secara permanen dalam setahun ke depan.
Untuk menyiasati krisis ini, sebagian besar staf kemanusiaan lokal terpaksa bekerja tanpa upah demi menjaga program tetap berjalan. Langkah tersebut memicu kelelahan kerja yang parah dan menurunkan kualitas layanan kesehatan mental bagi korban konflik.
"Kekurangan dana ini memperlebar ketimpangan dan perpecahan, yang pada akhirnya merugikan semua pihak," tutur Calltorp, dilansir NBC News.
Banyak pusat perlindungan kini terpaksa memberlakukan daftar tunggu bagi korban kekerasan berbasis gender yang membutuhkan tempat tinggal darurat. Situasi ini dinilai dapat melemahkan upaya pemberdayaan serta peran kepemimpinan perempuan di masyarakat dalam jangka panjang.
3. Kebijakan pemangkasan dana bantuan oleh negara donor
Pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat mengambil kebijakan memotong anggaran bantuan luar negeri hingga miliaran dolar pada tahun 2026. Keputusan dari negara donor terbesar di dunia ini langsung menciptakan defisit keuangan yang besar pada anggaran PBB.
"Masyarakat Amerika tidak bisa terus menanggung beban penuh untuk membiayai kebutuhan makanan maupun obat-obatan bagi semua orang di dunia," kata seorang pejabat senior pemerintahan Trump.
Langkah pengurangan anggaran dari Washington kemudian diikuti oleh negara donor Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Jerman. Negara-negara tersebut memilih memprioritaskan anggaran militer domestik dan memperkuat sektor pertahanan nasional di tengah ketegangan geopolitik.
"Jika kita tidak berinvestasi pada perempuan sekarang, kita akan kehilangan peluang besar yang berdampak buruk pada pembangunan global di masa depan," kata Mantan Presiden Liberia, Ellen Johnson Sirleaf.
