ASEAN Tolak Akui Hasil Pemilu Myanmar yang Dimenangi Partai Pro-Junta
- Partai yang didukung Junta Myanmar mengklaim kemenangan pemilu.
- Pemilu Myanmar disebut tidak bebas dan adil.
- Konsensus Lima Poin menjadi satu-satunya alat intervensi ASEAN.
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Filipina, Theresa Lazaro, mengatakan bahwa ASEAN untuk saat ini tidak mengakui pemilihan umum Myanmar yang diadakan oleh pemerintah militer baru-baru ini. Pada Kamis (29/1/2026), Lazaro mengatakan belum terdapat konsensus terkait masalah tersebut di antara negara-negara anggota blok regional tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Lazaro usai memimpin pertemuan para menteri ASEAN di Cebu, Filipina, di mana krisis Myanmar menjadi agenda utamanya. Manila memegang jabatan ketua ASEAN pada tahun ini, setelah mengambil alih dari Myanmar yang diskors dari kepemimpinan blok tersebut menyusul perebutan kekuasaan oleh Junta militernya.
Dilansir The Straits Times, Lazaro mengakui bahwa beberapa negara anggota ASEAN tengah meneliti hasil pemilihan umum Myanmar. Dia menyebut situasi masih berkembang dan menyiratkan kemungkinan yang dapat membentuk keputusan kebijakan di masa mendatang.
1. Partai yang didukung Junta Myanmar mengklaim kemenangan pemilu
Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung militer Myanmar mengklaim telah memenangkan pemilu pada Senin lalu. Kemenangan partai yang dipimpin oleh seorang mantan jenderal itu sudah diperkirakan secara luas, setelah pemungutan suara mengecualikan partai-partai oposisi utama dan perbedaan pendapat yang dibatasi dengan ketat.
"Kami berada dalam posisi untuk membentuk pemerintahan baru. Karena kami menang dalam pemilihan, kami akan terus maju," kata pejabat USDP, dikutip dari Al Jazeera.
Kemenangan itu menandakan seperempat kursi parlemen secara otomatis disiapkan untuk militer. Kemenagan juga secara efektif menjamin kendali oleh angkatan bersenjata dan partai-partai yang mereka dukung. Junta Myanmar sebelumnya mengumumkan bahwa parlemen akan bersidang pada Maret dan pemerintahan baru akan mulai menjalankan tugasnya pada April.
2. Pemilu Myanmar disebut tidak bebas dan adil
Para kritikus mengatakan bahwa pemilihan Myanmar tidak dijalankan secara bebas dan adil, melainkan hanya sebagai upaya melegitimasi pemerintahan militer, setelah perebutan kekuasaan secara paksa. Mengutip Channel News Asia, ASEAN telah menolak untuk mengakui pemerintah yang dikuasai militer sejak perebutan kekuasaan secara paksa dari pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada 2021 lalu. Perebutan tersebut telah menjerumuskan negara yang dilanda konflik itu ke dalam perang saudara yang mematikan.
Penolakan blok regional tersebut menjadi pukulan besar bagi upaya penguasa militer Myanmar untuk mendapatkan pengakuan internasional. Pemilu di negara tersebut merupakan yang pertama sejak militer merebut kekuasaan.
3. Konsensus Lima Poin menjadi satu-satunya alat intervensi ASEAN
Sejak kudeta di Myanmar, ASEAN telah mendasarkan responsnya terhadap Konsensus Lima Poin, yang menyerukan penghentian kekerasan, dialog di antara semua pihak, bantuan kemanusiaan, dan penunjukan utusan khusus. Namun, komitmen terhadap kesepakatan tersebut sebagian besar diabaikan oleh Junta.
Koordinator program studi Myanmar di ISEAS - Yusof Ishak Institute, Moe Thuzar, menggambarkan Konsensus Lima Poin sebagai satu-satunya alat intervensi yang dimiliki ASEAN saat ini dalam menanggapi krisis tersebut.
Thuzar menyebut sejumlah konsekuensi nyata yang telah dikenakan atas ketidakpatuhan Konsensus tersebut, termasuk penurunan status Myanmar menjadi perwakilan non-politik di KTT ASEAN dan pertemuan menteri, serta penundaan giliran negara tersebut sebagai ketua ASEAN.
"Tinjauan tahunan Konsensus Lima Poin sejak 2022 merupakan pengingat publik bahwa militer Myanmar adalah salah satu pihak utama yang bertanggung jawab atas konflik di Myanmar," ujar Thuzar.
