Partai Junta Diprediksi Menang Tahap Terakhir Pemilu Myanmar
- USDP dominasi perolehan kursi parlemen dengan 193 dari 209 kursi di majelis rendah dan 52 dari 78 kursi di majelis tinggi.
- ASEAN dan PBB menolak akui hasil pemilu karena prosesnya dinilai tidak inklusif dan tidak bebas, serta partisipasi pemilih yang rendah.
- Pemungutan suara di bawah bayang-bayang perang dengan serangan udara militer dan instrumen hukum ketat untuk membungkam kritik selama proses pemilu berlangsung.
Jakarta, IDN Times – Tempat pemungutan suara di Myanmar resmi dibuka untuk tahap terakhir pemilihan umum pada Minggu (25/1/2026). Proses pemungutan suara ini berlangsung di 60 kota, termasuk Yangon dan Mandalay, untuk menentukan pemerintahan baru pasca-kudeta militer lima tahun lalu.
Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung militer diprediksi akan menyapu bersih kemenangan dalam pemilu kali ini. Sebelumnya, junta militer telah membubarkan partai oposisi Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi.
1. USDP dominasi perolehan kursi parlemen
Berdasarkan hasil sementara, USDP telah mengamankan posisi dominan dengan meraih 193 dari 209 kursi di majelis rendah. Partai promiliter tersebut juga berhasil mendapatkan 52 dari 78 kursi yang diperebutkan di majelis tinggi.
Militer Myanmar secara otomatis mendapatkan jatah 25 persen kursi parlemen atau 166 kursi tanpa melalui proses pemilihan. Gabungan kursi militer dan USDP saat ini sudah mencapai hampir 400 kursi, jauh melampaui ambang batas 294 kursi yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan.
Panglima militer Jenderal Min Aung Hlaing diperkirakan akan mengambil peran politik penuh, kemungkinan besar sebagai presiden, setelah parlemen baru bersidang pada Maret. Rezim militer berjanji akan melakukan serah terima kekuasaan kepada pemerintahan baru pada April mendatang.
"Ini adalah jalan yang dipilih oleh rakyat. Rakyat Myanmar dapat mendukung siapa pun yang mereka ingin dukung," ujar Min Aung Hlaing, dilansir CNA.
2. ASEAN dan PBB tolak akui hasil pemilu
Malaysia, selaku ketua ASEAN tahun sebelumnya, menegaskan bahwa blok regional tersebut tidak akan mengesahkan pemilu ini atau mengirimkan pengamat independen. ASEAN menilai proses pemilihan tidak inklusif dan tidak bebas.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kelompok hak asasi manusia turut mengecam proses ini sebagai penipuan untuk melegitimasi kekuasaan militer. PBB menilai pemilu yang digelar tanpa partisipasi oposisi utama hanyalah upaya memperpanjang kekuasaan junta dengan kedok sipil.
Tingkat partisipasi pemilih pada dua tahap sebelumnya tercatat rendah, hanya mencapai sekitar 55 persen. Angka tersebut turun drastis dibandingkan partisipasi sekitar 70 persen pada pemilihan umum 2015 dan 2020.
"Junta merancang pemilu secara khusus untuk memastikan kemenangan telak bagi proksi politiknya," tegas Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar, Tom Andrews, dilansir The Straits Times.
3. Pemungutan suara di bawah bayang-bayang perang
Pemungutan suara berlangsung di tengah situasi keamanan yang memburuk akibat perang saudara di berbagai wilayah. Serangan udara militer dilaporkan menewaskan 21 orang di Negara Bagian Kachin hanya beberapa hari sebelum pencoblosan dimulai.
Otoritas junta menggunakan instrumen hukum ketat untuk membungkam kritik selama proses pemilu berlangsung. Lebih dari 400 orang telah didakwa dengan tuduhan mengganggu pemilu di bawah undang-undang perlindungan pemilu yang baru diterbitkan.
Kelompok pemantau konflik ACLED memperkirakan lebih dari 90 ribu orang tewas di semua pihak sejak konflik pecah pada 2021. Warga di kota-kota besar melaporkan suasana ketakutan dan merasa terpaksa memilih demi menghindari risiko penangkapan atau hukuman dari aparat.
