Ibas Dorong Imigrasi Bermartabat, Ingatkan 2 Aspek Penting
- Layanan keimigrasian harus diperkuat, termasuk implementasi Sistem Layanan Imigrasi Terpadu Digital untuk mempermudah proses paspor dan visa di seluruh daerah.
- Imigrasi bukan sekadar pintu keluar masuk orang, tetapi juga cermin dari watak bangsa Indonesia, sehingga perlu memperkuat sistem imigrasi yang humanis dan berintegritas.
- Dilema target pariwisata dan fungsi imigrasi menjadi tantangan bagi kebijakan, anggaran, dan implementasi di lapangan, sehingga sinergi lintas kementerian dan skema kebijakan baru perlu terus dikaji.
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua MPR, Edhie Baskoro Yudhoyono, mengatakan imigrasi berperan penting dalam menjaga kedaulatan negara dan membangun reputasi bangsa di kancah Internasional.
Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Imigrasi 2026, Edhie mendorong dua aspek penting dalam sistem imigrasi Indonesia. Pertama, imigrasi sebagai penjaga kedaulatan negara sesuai UU Nomor 63 Tahun 2024 tentang Keimigrasian. Kedua, imigrasi sebagai gerbang peradaban bangsa yang menggambarkan Indonesia di mata dunia.
Dalam sambutannya, Edhie mengutip filosofi politik dari penerima Nobel Sastra, Hannah Arendt, yang menyatakan, “The right to have rights is the fundamental condition of humanity,” yang berarti hak asasi manusia hanya bermanfaat jika dijamin negara dan hukum.
Karena itu, menurut pria yang akrab disapa Ibas, imigrasi yang humanis harus dilaksanakan dengan adil dan bermartabat, sesuai dengan konstitusi negara.
1. Layanan keimigrasian harus diperkuat
Ibas mengapresiasi seluruh aparat imigrasi yang telah berupaya meningkatkan sistem layanan imigrasi, seperti implementasi Sistem Layanan Imigrasi Terpadu Digital. Hal ini untuk mempermudah proses paspor dan visa di seluruh daerah, serta program pengawasan perbatasan untuk memperkuat keamanan sekaligus melayani masyarakat lokal.
“Pelayanan publik semakin cepat, pengawasan lebih ketat, dan Indonesia semakin dihormati dunia internasional. Namun, kita juga harus terus melakukan perbaikan,” kata Ibas saat menghadiri acara Hari Bhakti Imigrasi 2026, Senin (26/1/2026).
Ibas mendorong agar Imigrasi melakukan penyempurnaan sistem keimigrasian, temasuk memperkuat layanan di daerah terpencil, peningkatan transparansi aparatur, dan pengelolaan tenaga kerja asing yang seimbang dengan kepentingan nasional.
2. Imigrasi bukan sekadar pintu keluar masuk orang
Lebih jauh, Ibas menegaskan, imigrasi bukan sekadar keluar-masuk orang, tetapi juga cermin dari watak bangsa Indonesia. Ia mengajak seluruh peserta yang hadir dalam forum itu untuk memperkuat sistem imigrasi yang humanis, berintegritas, dan berorientasi pada kemajuan bangsa. Hal ini sesuai dengan UUD NRI 1945 dan UU Keimigrasian.
“Imigrasi adalah instrumen negara hukum yang harus menjaga kedaulatan dan keamanan negara, menjunjung tinggi kemanusiaan, serta membuka gerbang peradaban bangsa,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu.
Peringatan Hari Bhakti Imigrasi 2026 ini menjadi momentum untuk semakin memperkuat komitmen dalam membangun sistem imigrasi yang lebih baik, sejalan dengan visi Indonesia yang semakin maju dan dihormati di dunia internasional.
Ibas mengapresiasi berbagai terobosan yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi, termasuk peluncuran program "All Indonesia" pada 1 Oktober 2025, sebagai langkah integrasi layanan lintas sektor berbasis digital.
Ibas menilai, digitalisasi layanan, penguatan pengawasan perbatasan, terutama di wilayah terluar, serta peningkatan integritas aparatur sebagai fondasi penting untuk mewujudkan pelayanan imigrasi yang cepat, ramah, dan berwibawa.
"Ini semua merupakan bagian dari konsolidasi program terintegrasi sekaligus juga memberikan efisiensi waktu dengan ramah layanan," kata dia.
3. Dilema target pariwisata dan fungsi imigrasi
Sementara, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Rinto Subekti menyoroti tantangan yang dihadapi keimigrasian dalam hal kebijakan, anggaran, dan implementasi di lapangan. Ia mengungkapkan adanya dilema antara target pariwisata dan fungsi imigrasi sebagai penjaga kedaulatan.
Rinto juga menyoroti capaian Penerimaan Negara Bukan Pajal (PNBP) Imigrasi yang terus meningkat signifikan hingga lebih dari Rp10 triliun. Selain itu, ia juga menggarisbawahi keterbatasan alokasi anggaran, tantangan pengawasan di wilayah perlintasan laut, hingga minimnya fasilitas dan minat penugasan petugas di titik-titik perbatasan rawan.
Menurut dia, sinergi lintas kementerian, penguatan digitalisasi, serta skema kebijakan baru, termasuk wacana asuransi bagi pendatang asing perlu terus dikaji agar kepentingan keamanan, kemanusiaan, dan ekonomi nasional dapat berjalan beriringan.
Kegiatan ini menegaskan komitmen MPR RI untuk terus membuka ruang dialog konstruktif antara pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi. Melalui diskusi ini, diharapkan arah kebijakan keimigrasian Indonesia semakin jelas: tegas menjaga kedaulatan, adil menegakkan hukum, dan humanis dalam pelayanan, demi Indonesia yang bermartabat di mata dunia.
