Benarkah Trauma Sejarah Hantui Niat Mesir Bantu Pertahanan Arab Saudi?

Pada 1962, ribuan pasukan Mesir dikerahkan untuk mendukung kelompok republik pimpinan Abdullah Sallal setelah mereka menggulingkan Imam Zaidi Mohammad al-Badr, sementara kubu royalis didukung penuh oleh Arab Saudi. Situasi geopolitik saat itu membelah dunia Arab antara monarki pro-Barat dan republik pan-Arabis sosialis di bawah kepemimpinan Presiden Gamal Abdel Nasser.

Pandangan resmi Kairo saat itu cenderung meremehkan lanskap sosial-politik Yaman. Mengutip surat kabar Al-Ahram, pemimpin redaksinya, Mohammed Hassanein Heikal, menuliskan bahwa sebagian dunia Arab hidup di abad kedua puluh sementara sebagian lainnya masih tertinggal di abad ketiga belas. Harian Al-Jumhuriya bahkan menyebut kudeta tersebut sebagai revolusi melawan perbudakan, keterbelakangan, dan tirani.

Kudeta Sallal ternyata memicu perang berdarah karena Imam al-Badr berhasil meloloskan diri dari Sanaa dan menggalang kekuatan suku utara dengan sokongan Arab Saudi. Dalam kurun waktu dua bulan, sebanyak 15 ribu tentara Mesir dikerahkan ke lokasi dan jumlahnya membengkak hingga 70 ribu personel pada akhir 1965, namun konflik justru berlarut-larut tanpa kejelasan.

Kegagalan militer tersebut dianalisis oleh Adeed Dawisha dalam makalah akademiknya pada 1975 sebagai akibat dari ketidaktahuan hampir total pihak Mesir terhadap dinamika sosial-politik Yaman. Dampaknya sangat masif karena lebih dari 10 ribu tentara Mesir tewas, beban utang perang melonjak tajam, dan penggunaan senjata kimia merenggut sekitar 1.500 nyawa sehingga konflik ini dijuluki sebagai Vietnam di Laut Merah serta disebut sebagai pemicu kekalahan Mesir dalam perang 1967.

Ahmad Dahshan selaku pemimpin redaksi Center of Arabic Eurasian Studies mengungkapkan bahwa trauma sejarah tersebut membentuk gelombang penolakan publik saat ini. Ia menjelaskan bahwa masyarakat masih mengingat bagaimana pengiriman pasukan ke Yaman untuk menghadapi kubu yang didukung Arab Saudi berujung pada gugurnya tentara Mesir, dan mentalitas serupa dikhawatirkan terulang kembali kali ini atas nama kepentingan Saudi.

Krisis ini sangat memengaruhi perekonomian Mesir karena negara tersebut sangat bergantung pada Terusan Suez yang berfungsi sebagai gerbang utara Laut Merah. Mengutip pernyataan Presiden Abdel Fattah el-Sisi, Mesir telah mengalami kerugian finansial hingga 20 miliar dolar AS (setara Rp362 triliun) akibat ketidakstabilan regional, termasuk gangguan keamanan kapal dan gejolak di Selat Hormuz.

Perluasan radius serangan Houthi di kawasan Bab al-Mandab yang secara efektif dikuasai oleh kelompok tersebut berpotensi menurunkan volume kapal yang melintas. Penurunan aktivitas pelayaran ini otomatis akan memangkas pendapatan devisa dari biaya transit serta mendongkrak lonjakan harga minyak bagi negara konsumen neto seperti Mesir.

Pada 18 Oktober 2026, Dewan Pertahanan Nasional Mesir menyatakan kesiapan penuh untuk memberikan segala bentuk dukungan demi keselamatan wilayah Arab Saudi. Presiden el-Sisi menegaskan bahwa potensi pengerahan pasukan ini murni bersifat defensif untuk melindungi kedaulatan Arab Saudi dan bukan sebagai bentuk agresi militer langsung terhadap Houthi, sementara Menteri Luar Negeri Badr Abdelatty menyerukan pentingnya menempuh jalur solusi politik.

Rencana pengiriman militer ini wajib memperoleh persetujuan parlemen karena menyangkut penugasan pasukan di luar negeri. Mengutip pemberitaan The New Arab, parlemen yang biasanya sejalan dengan kebijakan pemerintah justru menunda pemungutan suara, yang mencerminkan adanya keraguan dan keengganan di tingkat domestik.

Potensi eskalasi konflik juga mendapat perhatian dari Abdul Qader Mortada selaku presiden Komite Nasional Urusan Tahanan milik Houthi. Ia mengingatkan lewat platform X bahwa intervensi militer pada 1962 silam berujung pada kekalahan telak pada 1967. Sejumlah negara seperti Turki, Pakistan, Prancis, dan Inggris dilaporkan telah mengerahkan unit pertahanan serupa, sementara tawaran bantuan militer dari Israel kepada pihak Riyadh dikabarkan ditolak mentah-mentah.

Detail operasional bantuan dari Kairo belum dirinci secara resmi, tetapi para pengamat memperkirakan bentuknya akan terbatas pada ranah defensif seperti pengoperasian sistem pertahanan udara dan pencegat, pengamanan instalasi vital, dukungan angkatan laut di Laut Merah, serta pengawasan perbatasan antara Arab Saudi dan Yaman. Dahshan menambahkan bahwa pasukan darat kemungkinan hanya akan disiagakan sebatas untuk mengantisipasi potensi penyusupan milisi Houthi ke wilayah perbatasan.

Mesir sebenarnya telah lama bergabung dalam koalisi militer pimpinan Saudi sejak 2015, namun kontribusi lapangannya tergolong terbatas di tengah mandeknya kampanye militer Saudi dan Uni Emirat Arab dalam merebut kembali Sanaa dari tangan Houthi, yang oleh PBB sempat dicap sebagai salah satu krisis kemanusiaan terparah di dunia. Pengalaman pahit tersebut membuktikan bahwa eskalasi konflik baru akan berjalan sangat panjang, kompleks, dan sulit diprediksi.

Mohammed al-Qadhi selaku analis politik dan konflik Yaman independen berpandangan bahwa pemerintah Yaman saat ini lebih membutuhkan pasokan persenjataan, sokongan ekonomi, bantuan logistik dan teknis, serta perbaikan sistem komando ketimbang tambahan personel pasukan asing. Ia juga mengenang jasa historis Kairo dengan menyatakan bahwa masyarakat Yaman tetap mengenang peran Mesir dengan rasa bangga karena tanpa dukungan Nasser, republik tersebut tidak akan pernah berdiri.