Board of Peace Dinilai Tak Kredibel, Ancam Politik Bebas Aktif RI
- BoP dinilai tak kredibel
- Suzie menilai BoP mengandung kontradiksi serius
- Piagam Dewan Perdamaian tidak menyebutkan Palestina secara eksplisit
- Dorongan pembentukan Dewan Perdamaian muncul setelah Trump menyatakan ketidakpercayaannya terhadap PBB
- Struktur BoP bermasalah
- Struktur organisasi sangat personal dan tidak demokratis
- Hanya menyebut Donald Trump sebagai chairman seumur hidup
- Kewenangan Trump sangat besar dalam pengambilan keputusan
- Bebas aktif
Jakarta, IDN Times - Ketua Pusat Studi Amerika Universitas Indonesia (UI) Profesor Suzie Sudarman menilai, keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian perlu disikapi dengan kehati-hatian tinggi. Menurutnya, struktur dan piagam Dewan Perdamaian tidak sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi fondasi diplomasi Indonesia.
Prof Suzie menegaskan, kepentingan nasional Indonesia sejatinya terfokus pada tiga hal utama, yakni menjamin pembangunan ekonomi, menjaga integritas teritorial, serta memperkuat kedaulatan nasional. Ketiga kepentingan tersebut, kata dia, hanya bisa dijaga melalui kebijakan luar negeri yang independen dan tidak berada di bawah pengaruh kekuatan adidaya mana pun.
“Kepentingan nasional Indonesia adalah menjamin pembangunan ekonomi, menjaga integritas teritorial, dan memperkuat kedaulatan nasional melalui kebijakan luar negeri bebas aktif,” ujar Prof Suzie kepada IDN Times, Rabu (28/1/2026).
Namun, ia mempertanyakan kredibilitas Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dewan tersebut awalnya diklaim bertujuan membantu mengakhiri perang di Gaza dan mengawasi rekonstruksi pascakonflik, tetapi piagamnya dinilai sarat masalah dan berpotensi melemahkan tatanan internasional yang telah ada.
1. BoP dinilai tak kredibel
Suzie menilai BoP sejak awal mengandung kontradiksi serius. Meski diklaim bertujuan menciptakan perdamaian di Gaza, piagam atau charter Dewan Perdamaian justru tidak menyebutkan Palestina secara eksplisit.
“Dewan Perdamaian ini awalnya bertujuan membantu mengakhiri perang Israel dan Hamas di Gaza serta mengawasi rekonstruksi. Namun piagamnya sama sekali tidak menyebutkan wilayah Palestina dan didesain untuk menggantikan fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” tegasnya.
Ia juga mengingatkan dorongan pembentukan Dewan Perdamaian muncul setelah Presiden Trump secara terbuka menyatakan ketidakpercayaannya terhadap PBB. Trump bahkan menyebut PBB tidak pernah membantunya, sehingga mendorong pembentukan lembaga alternatif.
“Trump mengatakan pada 20 Januari 2026 bahwa ‘PBB tidak pernah membantu saya’, dan dari situlah muncul dorongan mendirikan Dewan Perdamaian yang diklaim mungkin bisa menggantikan PBB,” kata Suzie.
Padahal, kata dia, Dewan Keamanan PBB telah mengesahkan Resolusi 2803 yang menegaskan dukungan terhadap gencatan senjata permanen, rekonstruksi Gaza, serta solusi dua negara yang berlandaskan hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Namun prinsip tersebut sama sekali tidak tercermin dalam piagam (charter) BoP.
2. Struktur BoP bermasalah
Selain substansi, Suzie juga mengkritik struktur organisasi Dewan Perdamaian yang dinilai sangat personal dan tidak demokratis. Dewan ini diatur melalui piagam bersifat privat yang hanya menyebut satu figur sentral, yakni Donald Trump sebagai chairman (ketua) seumur hidup.
“Keanggotaan Dewan Perdamaian ditentukan oleh Donald Trump, bahkan ada keinginan meminta imbalan sebesar 1 miliar dolar AS untuk duduk di dewan tersebut,” ungkapnya.
Lebih jauh, ia menyoroti kewenangan Trump yang sangat besar dalam pengambilan keputusan. Trump disebut dapat mengadopsi resolusi atau inisiatif Dewan Perdamaian tanpa perlu berkonsultasi dengan anggota lain.
“Piagamnya hanya menyebut ‘Chairman Trump’, yang bisa mengadopsi resolusi tanpa berkonsultasi dengan dewan dan menjabat seumur hidup,” ujarnya.
Menurut para ahli, model seperti ini menunjukkan upaya Presiden Trump membangun organisasi tandingan Dewan Keamanan PBB, di mana ia dapat menggunakan hak veto secara mutlak. Tak heran jika banyak pengamat internasional menuliskan istilah Dewan Perdamaian dengan tanda kutip karena meragukan legitimasi dan independensinya.
3. Bebas aktif makin sulit, Indonesia harus waspada
Suzie menilai penerapan politik luar negeri bebas aktif saat ini semakin menantang. Kedaulatan negara, menurutnya, telah ditembus oleh berbagai perangkat baru seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan senjata nuklir.
“Bebas aktif saat ini tampaknya hanya bisa diterapkan secara tipis-tipis karena kedaulatan sudah tertembus oleh perangkat baru seperti AI dan senjata nuklir,” katanya.
Ia menjelaskan, Amerika Serikat kini membagi dunia ke dalam tiga lingkup pengaruh. Pertama, negara dalam pengaruh AS; Kedua, negara tidak demokratis dengan kekuatan global seperti Rusia dan China; serta ketiga, negara-negara Eropa dan Asia yang rentan dimanipulasi oleh tiga kekuatan adidaya tersebut. Dalam konteks ini, kata Suzie, Indonesia harus ekstra hati-hati menentukan langkah.
Sebagai strategi pertahanan paling efektif, Suzie menekankan pentingnya membangun kekuatan di tingkat akar rumput. “Pertahanan paling jitu saat ini adalah membangun masyarakat sipil agar sejahtera dan menjadi tumpuan bangsa,” ujarnya.
Ia menambahkan, jika Indonesia fokus membangun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan kesejahteraan rakyat, bukan proyek besar seperti reaktor nuklir, maka negara adidaya akan sulit menekan atau mengintervensi. Namun, ia juga mengingatkan ancaman nyata, termasuk potensi tekanan China di Natuna yang bisa berdampak pada status Indonesia sebagai negara kepulauan jika UNCLOS sampai diubah.
