Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Presiden Peru Izinkan Tentara AS Masuk ke Negaranya

Presiden Peru, Dina Boluarte ketika hadir dalam upacara pemakaman polisi, Senin (13/2/2023). (twitter.com/PoliciaPeru)
Presiden Peru, Dina Boluarte ketika hadir dalam upacara pemakaman polisi, Senin (13/2/2023). (twitter.com/PoliciaPeru)

Jakarta, IDN Times - Presiden Peru Dina Boluarte, pada Rabu (31/5/2023) resmi memperbolehkan masuknya ribuan tentara Amerika Serikat (AS) ke negaranya. Masuknya militer AS itu dalam rangka penyelenggaraan latihan militer gabungan dengan tentara dan aparat kepolisian Peru.

Pekan lalu, Presiden Meksiko, Andres Manuel Lopez Obrador sudah mengecam rencana Boluarte memperbolehkan masuknya tentara AS. Ia menyebut bahwa masuknya militer AS tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya membuat rakyat Peru menderita. 

1. Tentara AS akan gelar latihan militer di Peru

Kedatangan tentara AS itu akan berlangsung dalam sejumlah kelompok mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2023. Kelompok terbesar yang akan datang ke Peru mencapao 970 personel dari Angkatan Udara, Pasukan Khusus, dan Pasukan Luar Angkasa AS. 

Sementara, pasukan Peru yang akan diterjunkan dalam latihan militer gabungan ini meliputi, Pasukan Operasi Komando Khusus (CIOEC), Pasukan Gabungan Khusus (FEC), Pasukan Khusus Angkatan Laut (FOE), Angkatan Udara (GRUFE), Direktorat Anti-Narkoba (DIRANDRO), dan Direktorat Polisi Khusus (DIROES). 

Dilaporkan Telesur, pasukan tersebut akan datang dengan senjata dan perlengkapan militernya di Peru, termasuk pesawat, truk, kapal boat. Latihan militer gabungan antara pasukan militer AS dan Peru ini dijuluki dengan Resolute Sentinel 2023

Latihan militer akan dilangsungkan di beberapa tempat, meliputi Lima, Callao, Loreto, San Martin, Santa Lucia, Huanuco, Ucayali, Pasco, Junin, Huancavelica, Cusco, Ayachuco, Iquitos, Pucusana, dan Apurimac. 

2. Mendapat penolakan dari oposisi Peru

Kebijakan ini sudah disetujui oleh Parlemen Peru pada 19 Mei sebelum akhirnya diresmikan oleh Boluarte. Mayoritas anggota parlemen dari partai sayap kanan mendukung keputusan ini dan hanya anggota dari sayap kiri yang menolaknya. 

Anggota partai sayap kiri menganggap kebijakan memperbolehkan masuknya ribuan personel militer AS akan mengancam kedaulatan Peru. Mereka juga menyebut kedatangan pasukan AS tidak akan menjamin keamanan di negaranya.

Sekretaris Konfederasi Pekerja Peru (CGTP), Geronimo Lopez mengkritik keputusan Boluarte. Ia memperingatkan bahwa ini bisa menjadi pembohongan publik terkait pendirian pangkalan militer AS di Peru. 

Mantan Menteri Perempuan, Anahi Durand mengindikasikan bahwa keberadaan tentara AS sebagai bagian dari strategi unutk mengirimkan lithium dan sumber daya alam lainnya kepada perusahaan milik AS. 

3. Peru perpanjang status darurat di VRAEM

Perdana Menteri Peru, Alberto Otarola pada hari yang sama mengatakan bahwa pemerintah telah menyetujui perpanjangan status darurat selama 60 hari di VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro). Serta di wilayah Puno dan beberapa distrik di Madre de Dios. 

VRAEM merupakan wilayah yang terus dirundung instabilitas akibat aktivitas penyelundupan narkoba dan gerilya Sendero Luminoso. Meski disebut sudah tidak aktif, gerilya sayap kiri itu kembali muncul dan disebut menjadi penjaga geng penyelundup narkoba. 

Dilansir Andina, Otarola juga mengindikasikan persetujuan empat RUU terkait penentuan perbatasan di beberapa wilayah, termasuk Ancash, Ica, Lima, La Libertad, Hancavelica, Cusco, Junin, dan Lambayeque. 

Ia membahkan bahwa dalam kunjungannya ke Brasil untuk menghadiri KTT Amerika Selatan juga menyuarakan kepentingan Peru terkait visinya di Amazon. 

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.
Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Hana Adi Perdana
EditorHana Adi Perdana
Follow Us

Latest in News

See More

DPR Ingin Bantuan Kemanusiaan Banjir Sumatra Terkoordinasi di BNPB

24 Des 2025, 05:00 WIBNews