Cegah Blokade Massa, Bolivia Perpanjang Status Darurat Selama 90 Hari
- Majelis Legislatif Bolivia memperpanjang status darurat nasional 90 hari dengan 100 suara setuju, untuk mencegah blokade massa dan menjaga distribusi logistik.
- Status darurat memberi militer wewenang membantu polisi mengamankan jalur utama setelah blokade lebih dari 50 hari memicu kelangkaan pangan, bahan bakar, dan oksigen medis.
- Oposisi serta serikat buruh menolak kebijakan ini karena dianggap tidak mengatasi kemiskinan dan subsidi energi; Cochabamba dan El Alto diawasi ketat menjelang demonstrasi susulan.
Jakarta, IDN Times – Majelis Legislatif Bolivia resmi memperpanjang status keadaan darurat nasional selama 90 hari, pada Kamis (17/9/2026). Langkah ini diambil untuk mencegah gelombang demonstrasi yang berisiko melumpuhkan ekonomi dan memutus rantai pasok kebutuhan pokok.
Pemerintah setempat mengajukan perpanjangan tersebut sebelum aturan darurat sebelumnya berakhir. Kebijakan ini dianggap krusial guna menjaga ketertiban umum dan memastikan kelancaran distribusi logistik dari ancaman blokade massa.
1. Parlemen setujui pengajuan status darurat
ilustrasi bendera Bolivia (Pexels/Mac Camacho) Parlemen Bolivia mengesahkan perpanjangan ini melalui sidang pleno dengan 100 suara setuju dan 58 suara menolak atau abstain. Pemungutan suara tersebut meresmikan perpanjangan dekret yang sebelumnya diajukan oleh Presiden Rodrigo Paz.
"Kami menyetujui perpanjangan keadaan darurat ini selama faktor risiko masih mengancam," kata Menteri Pertahanan Ernesto Justiniano.
Sebelumnya, pemerintah menerima laporan dari kepolisian dan militer mengenai tingginya ancaman pergerakan massa. Aturan ini memberi wewenang bagi militer untuk membantu polisi mengamankan jalur transportasi utama, tanpa mencabut hak konstitusional warga sipil.
2. Blokade jalan picu kelangkaan logistik dan krisis medis
Ilustrasi perlengkapan medis. IDN Times/ istimewa Status darurat ini pertama kali diterapkan pada Juni lalu, setelah demonstran memblokir jalan raya utama selama lebih dari 50 hari. Aksi penutupan akses darat tersebut memicu krisis pasokan makanan dan bahan bakar, hingga kelangkaan tabung oksigen medis yang merenggut nyawa 17 pasien.
"Ini bukan darurat untuk membatasi ruang gerak masyarakat, melainkan darurat untuk mengembalikan kebebasan warga," tegas Presiden Rodrigo Paz, dilansir Latin Times.
Terganggunya rantai distribusi nasional turut memperburuk inflasi dan melemahkan nilai tukar mata uang boliviano. Oleh karena itu, pemulihan jalur logistik menjadi prioritas mendesak agar aktivitas perdagangan domestik tidak semakin terpuruk.
3. Kubu oposisi tolak kebijakan keadaan darurat
bendera Bolivia (unsplash.com/engin akyurt) Keputusan parlemen ini mendapat penolakan keras dari sejumlah politikus oposisi dan serikat buruh. Mereka menilai pengerahan aparat keamanan tidak akan menyelesaikan akar masalah di masyarakat, seperti kemiskinan dan penyesuaian subsidi energi.
"Langkah ini sekadar mengobati gejala, bukan menyelesaikan akar persoalan mendasar di Bolivia," ujar Anggota Parlemen Gabriel Corvera.
Ketegangan politik kini makin memanas seiring adanya rencana demonstrasi susulan dari serikat petani dan sopir angkutan umum. Wilayah Cochabamba dan El Alto saat ini berada dalam pengawasan ketat aparat karena dinilai paling rawan terjadi bentrokan.
