Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install
For
You

Dicap Neo-Militeris, Jepang Pertanyakan Mengapa China Tak Disorot

Dicap Neo-Militeris, Jepang Pertanyakan Mengapa China Tak Disorot
Bendera Jepang (Toshihiro Oimatsu from Tokyo, Japan, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons)
Intinya Sih
  • Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi menolak tuduhan neo-militerisme dan membandingkan keterbukaan militer Jepang dengan China yang dinilai lebih tertutup dalam pengembangan kekuatan bersenjata.
  • China menyerukan negara-negara Asia-Pasifik menolak kebangkitan militerisme Jepang, sementara delegasinya di Dialog Shangri-La meragukan komitmen Tokyo terhadap kerja sama keamanan internasional.
  • Koizumi menegaskan Jepang tetap cinta damai namun akan memperkuat pertahanan modern berbasis transparansi, termasuk pada teknologi AI, sistem tanpa awak, siber, dan luar angkasa.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Is this "Intinya Sih" helpful?
Share Article

Jakarta, IDN Times – Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, menepis tuduhan bahwa negaranya sedang bergerak menuju “militarisme baru”. Dalam Dialog Shangri-La di Singapura pada Minggu (31/5/2026), ia justru menyoroti pembangunan kekuatan militer China yang terus berkembang dengan tingkat keterbukaan yang dinilainya rendah. Untuk menjawab kritik tersebut, Koizumi membandingkan kapasitas militer Jepang dan China.

Di hadapan peserta forum, Koizumi mempertanyakan alasan Jepang mendapat cap tersebut meski tak memiliki kemampuan militer seperti China.

“Pikirkanlah. Ada sebuah negara yang memiliki gudang senjata nuklir yang sangat besar dan pengebom strategis. Jepang tidak memiliki senjata seperti itu, namun Jepang justru diberi label ‘militarisme baru’?” katanya, dikutip The Guardian.

1. Beijing serukan penolakan Neo-Militarisme Jepang

Bendera China (pexels.com/aboodi vesakaran)
Bendera China (pexels.com/aboodi vesakaran)

Sementara itu, Al Jazeera melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri China sebelumnya mengajak negara-negara di Asia-Pasifik untuk tetap waspada. Beijing juga menyerukan penolakan bersama terhadap apa yang mereka sebut sebagai “neo-militarisme” Jepang.

Dalam forum yang sama, delegasi China, Mayor Jenderal Meng Xiangqing, mempertanyakan posisi Jepang dalam pembahasan kerja sama keamanan internasional. Meng menyampaikan keraguannya bahwa negara yang menurutnya belum sepenuhnya menghapus warisan militarisme dapat berbicara luas mengenai kerja sama pertahanan di forum internasional maupun memperoleh kepercayaan masyarakat internasional, terutama dari negara-negara Asia yang pernah menjadi sasaran serangannya.

2. Koizumi tegaskan komitmen damai Jepang

ilustrasi pangkalan militer
ilustrasi pangkalan militer (pexels.com/Nikolai Ulltang)

Menanggapi kritik tersebut, Koizumi menyatakan tuduhan mengenai munculnya militarisme baru di Jepang sangat jauh dari kondisi yang sebenarnya. Ia kembali menekankan bahwa Jepang tetap merupakan negara yang mencintai perdamaian.

Pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi sedang mempercepat perubahan menuju kebijakan pertahanan yang lebih proaktif. Pergeseran dari pendekatan pasifis yang diterapkan sejak berakhirnya Perang Dunia II itu mendapat dukungan dari Amerika Serikat, sementara langkah tersebut terus memunculkan respons negatif dari Beijing.

3. Jepang prioritaskan penguatan pertahanan modern

ilustrasi militer (pexels.com/Somchai Komkamsri)
ilustrasi militer (pexels.com/Somchai Komkamsri)

Menurut Koizumi, perluasan kemampuan militer China yang berlangsung tanpa keterbukaan memunculkan kekhawatiran bagi Jepang maupun kawasan. Karena itu, Tokyo akan melanjutkan penguatan pertahanan dalam negeri dengan mengedepankan transparansi, termasuk pada pengembangan kecerdasan buatan, sistem tanpa awak, pertahanan siber, dan sektor luar angkasa.

Koizumi juga menyayangkan tidak dapat bertemu langsung dengan mitranya dari China karena Beijing kembali mengirim perwakilan tingkat lebih rendah tanpa kehadiran Menteri Pertahanan Dong Jun untuk tahun kedua secara beruntun. Ia menilai Dialog Shangri-La, yang mempertemukan pejabat keamanan dan pakar dari sekitar 45 negara, memiliki peran penting sebagai ruang komunikasi untuk meredakan ketegangan kawasan.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.
Share Article
Topics
Editorial Team
Anata Siregar
EditorAnata Siregar

Related Articles

See More