Donald Trump PHK 1.300 Pegawai Kementerian Pendidikan AS
Jakarta, IDN Times - Kementerian Pendidikan Amerika Serikat (AS) memberhentikan lebih dari 1.300 pegawainya pada Selasa (11/3/2025). Jumlah ini setara 50 persen dari total pegawai kementerian tersebut. Sebelumnya, 572 pegawai telah mengundurkan diri secara sukarela dalam tujuh pekan terakhir.
Presiden AS Donald Trump sebelumnya berjanji akan menutup kementerian ini. Dia mengklaim lembaga tersebut telah diambil alih kelompok radikal Marxis yang merusak sistem pendidikan negara itu.
"Pemberhentian massal ini mencerminkan komitmen Kementerian Pendidikan terhadap efisiensi dan akuntabilitas. Kami memastikan sumber daya mengalir ke tempat paling penting seperti siswa, orang tua, dan guru," ujar Menteri Pendidikan AS Linda McMahon, dilansir NPR.
1. Mulai diberhentikan secara bertahap
Melansir CNN, seluruh pegawai yang diberhentikan akan masuk cuti administratif mulai 21 Maret 2025. Mereka akan menerima pesangon sesuai masa kerja masing-masing dan telah diperintahkan untuk bekerja dari rumah.
Kementerian menutup beberapa kantor cabang di kota besar seperti New York, Boston, Chicago, dan Cleveland. Operasional akan dipusatkan di satu gedung di Washington DC.
Ratusan PHK terjadi di beberapa divisi vital seperti kantor Federal Student Aid, Institute of Education Sciences, dan Office for Civil Rights. Hal ini menimbulkan kekhawatiran soal pelayanan publik ke depan.
Kementerian menjamin tetap melanjutkan tugas utama mereka. Mereka akan tetap melakukan pengawasan distribusi bantuan federal sekolah, manajemen pinjaman mahasiswa, dan pengawasan hibah bagi mahasiswa.
2. PHK dikhawatirkan mengganggu layanan
PHK ini memukul serikat pekerja kementerian, AFGE Local 252. Semua pimpinan serikat termasuk ketuanya masuk daftar pemberhentian.
"Mereka baru saja memecat ratusan pegawai yang bertugas menegakkan hak-hak siswa berkebutuhan khusus. Kami tidak hanya khawatir soal tagihan, tapi juga dampaknya bagi masyarakat Amerika," ujar Ketua AFGE Local 252, Sheria Smith.
Dampak terburuk diperkirakan akan menimpa pelajar berkebutuhan khusus. Layanan perlindungan hak-hak pelajar juga terancam terganggu karena pengurangan pegawai.
Sebelum PHK besar ini, kementerian tersebut telah memecat 63 pegawai percobaan bulan lalu. Lebih dari 300 pegawai juga menerima insentif pengunduran diri senilai 25 ribu dolar AS (sekitar Rp411 juta).
Saat ini tersisa 2.183 pegawai yang harus menjalankan seluruh fungsi kementerian. Mereka akan bekerja terpusat di satu gedung untuk efisiensi operasional.
3. Kritik dan perlawanan terhadap kebijakan Trump
Dilansir The Guardian, hakim federal di Boston memblokir rencana pemotongan dana pelatihan guru. Hakim Myong Joun menilai kebijakan tersebut telah mengganggu program pelatihan yang mengatasi kelangkaan tenaga pendidik nasional.
Anggota senior Komite Apropriasi DPR AS dari Partai Demokrat, Rosa DeLauro, mengecam kebijakan ini.
"Trump dan teman-teman miliardernya begitu terpisah dari kehidupan rakyat Amerika. Mereka tidak mengerti bagaimana mengakhiri pendidikan publik membunuh American dream," tuturnya.
McMahon mengakui bahwa memang hanya Kongres AS yang berwenang menutup kementerian. Namun, dia berpendapat lembaga ini membutuhkan pemotongan anggaran dan reorganisasi besar.
PHK massal ini terjadi saat kementerian tersebut juga tengah menyelidiki 60 universitas. Universitas-universitas tersebut dituduh melakukan diskriminasi antisemit karena aksi protes perang Gaza di kampus mereka.
