DPR AS Sahkan RUU Pangkas Dana bagi Kampus yang Boikot Israel

05 Sep 2026, 23:30 WIB

Sanggar Sukma Sijati

News

Channel

Add Us on Google

DPR AS Sahkan RUU Pangkas Dana bagi Kampus yang Boikot Israel

ilustrasi bendera Amerika Serikat (unsplash.com/chris robert)

Intinya Sih

DPR AS meloloskan RUU Protect Economic and Academic Freedom Act, 237 berbanding 169 suara, yang memblokir bantuan federal bagi kampus yang memboikot Israel.
Kampus penerima dana federal wajib menyertakan sertifikasi tahunan bahwa mereka tidak membatasi pertukaran akademik dengan mitra Israel; RUU berikutnya dibawa ke Senat.
RUU memicu perdebatan kebebasan berekspresi dan diskriminasi, di tengah demonstrasi kampus terkait krisis Gaza yang menuntut penghentian investasi serta kerja sama dengan afiliasi militer Israel.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) yang melarang penyaluran dana federal bagi kampus-kampus pemboikot Israel pada Kamis (3/9/2026). Regulasi tersebut selanjutnya akan diajukan ke Senat untuk menjalani pemungutan suara sebelum resmi diundangkan.

Kebijakan ini menuai sorotan tajam lantaran mengaitkan alokasi anggaran pendidikan tinggi dengan dinamika politik luar negeri. Melalui aturan baru ini, parlemen berupaya membatasi sikap politik institusi akademik agar tidak mengancam pencairan subsidi pendidikan dari pemerintah pusat.

1. Aturan pemutusan dana bagi kampus pemboikot Israel

DPR AS meloloskan RUU Protect Economic and Academic Freedom Act dengan perolehan suara 237 menyetujui dan 169 menolak. Regulasi ini secara tegas memblokir akses bantuan keuangan mahasiswa dari pemerintah federal bagi perguruan tinggi yang terbukti menerapkan kebijakan boikot terhadap Israel.

Selain itu, perguruan tinggi penerima dana federal diwajibkan menyerahkan sertifikasi kepatuhan setiap tahun. Dokumen jaminan tersebut memastikan tidak ada pembatasan program pertukaran akademik dengan mitra di Israel guna menjaga kesetaraan hak belajar.

"Rancangan undang-undang ini akan menutup celah penggunaan uang pajak masyarakat untuk mendanai gerakan boikot terhadap Israel," tegas Anggota Kongres AS, Virginia Foxx, dilansir The Guardian.

2. Perdebatan seputar kebebasan berekspresi dan diskriminasi

Pengesahan RUU ini diwarnai perdebatan sengit, ditandai dengan aksi pembelotan 33 politikus Partai Demokrat yang turut mendukung draf usulan Partai Republik. Para pengusung RUU menegaskan bahwa pemotongan dana ini murni bertujuan mencegah tindakan diskriminatif, bukan mengikis ruang diskusi sivitas akademika.

"Aturan ini hanya mempertegas bahwa kampus penerima dana negara dilarang mendiskriminasi kemitraan akademis dengan negara mana pun," ujar Anggota Kongres AS, Josh Gottheimer.

Sebaliknya, kubu penolak menilai sanksi pemangkasan subsidi tersebut mencederai kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Mereka juga menganggap sanksi parlemen terlampau berlebihan mengingat belum ada satu pun universitas di AS yang secara resmi menerapkan kebijakan boikot terhadap Israel.

3. Eskalasi krisis Gaza picu gelombang demonstrasi kampus

Lahirnya RUU ini berakar dari eskalasi krisis kemanusiaan yang berkepanjangan di Jalur Gaza. Konflik yang meletus sejak 7 Oktober 2023 tersebut menewaskan 1.200 warga Israel dan disusul serangan balasan yang telah menelan lebih dari 73.000 korban jiwa dari pihak Palestina.

Kondisi tersebut memicu unjuk rasa besar-besaran mahasiswa di puluhan perguruan tinggi ternama di AS. Massa mendesak pihak rektorat memutus seluruh investasi dan kerja sama finansial dengan perusahaan yang terafiliasi dengan militer Israel.

Maraknya aksi protes ini memantik pengawasan ketat dari aparat keamanan dan parlemen terhadap pengelola kampus.

"Uang dari para pembayar pajak tidak boleh dialokasikan untuk memfasilitasi diskriminasi terhadap Israel maupun para mahasiswa asal Israel," tegas Ketua Komite Pendidikan DPR AS, Tim Walberg.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.