Gagal! AS Veto Resolusi DK PBB soal Jeda Kemanusiaan Gaza
Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat (AS) memveto resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang menyerukan adanya gencatan senjata di Gaza, untuk memungkinkan akses bantuan kemanusiaan segera masuk.
Sebelumnya, rancangan resolusi dari Rusia yang menyerukan gencatan senjata juga gagal disepakati pada Senin kemarin.
Pemungutan suara soal resolusi yang dirancang Brasil ini sempat tertunda dua kali. Setidaknya 12 anggota memberikan suara setuju dengan resolusi tersebut, sementara Inggris dan Rusia memilih abstain.
“Kami sedang melakukan kerja keras dalam diplomasi,” kata Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, kepada 15 anggota DK PBB, dikutip dari Channel News Asia, Kamis (19/10/2023).
“Resolusi itu penting, tapi DK harus bersuara. Tindakan yang kita ambil harus berdasarkan fakta di lapangan dan mendukung upaya diplomasi langsung. Hal ini dapat menyelamatkan nyawa. DK perlu melakukan hal ini dengan benar,” ucap dia.
Resolusi DK PBB harus mendapat setidaknya sembilan suara setuju, dan tidak ada satu pun dari lima anggota tetapnya yang memberikan hak veto.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kini terus menyerukan gencatan senjata dan pembebasan sandera, untuk memungkinkan akses bantuan kemanusiaan ke Gaza.
1. Rusia menyebut Barat standar ganda
Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menyebut gagalnya kesepakatan resolusi ini merupakan bukti standar ganda dari negara-negara Barat.
“Kami, sekali lagi, menjadi saksi kemunafikan dan standar ganda rekan-rekan dari Amerika,” ucap Nebenzia.
Rusia pun mengusulkan agar Majelis Umum PBB mengadakan sesi rapat darurat soal Palestina dan Israel. Pemungutan suara pun bisa dilakukan di Majelis Umum, di mana tidak ada negara yang memiliki hak veto. Meski tidak mengikat, namun resolusi Majelis Umum juga bisa digunakan.
2. Usulan Rusia terkait rancangan resolusi pun gagal diadopsi
Sebelumnya, DK PBB juga gagal mengadopsi resolusi yang telah diusulkan Rusia. Resolusi itu menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza, yang telah dirusak pertempuran antara Israel-Hamas selama hampir 10 hari. Ini juga termasuk pembebasan semua sandera, akses bantuan, dan evakuasi warga sipil ke tempat yang aman.
Hanya empat negara yang bergabung dengan Rusia dalam memberikan suara untuk resolusi tersebut, yakni China, Gabon, Mozambik, dan Uni Emirat Arab. Empat negara memberikan suara menentang, Prancis, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat (AS), serta enam lainnya abstain, Albania, Brasil, Ekuador, Ghana, Malta, dan Swiss.
3. Palestina minta DK PBB berpedoman ke hukum internasional
Pengamat Tetap Palestina di PBB, Riyad Mansour, mendesak DK PBB untuk berpedoman pada prinsip-prinsip hukum internasional, tanpa pengecualian. Dia mencatat bahwa apa yang terjadi di Gaza bukanlah operasi militer, melainkan serangan skala penuh terhadap rakyat Palestina dan pembantaian terhadap warga sipil yang tidak bersalah.
"Jangan mengirimkan sinyal bahwa nyawa warga Palestina tidak penting. Jangan berani-berani mengatakan Israel tidak bertanggung jawab atas bom yang dijatuhkan di kepala mereka," ungkapnya.
"Tidak ada tempat yang aman di Gaza, banyak keluarga yang saling berpelukan setiap malam, tidak tahu apakah ini terakhir kalinya,” sambungnya.
