Gaza Memilih, Pemilu Pertama Sejak 2006 Digelar
- Warga Gaza mengikuti pemilu pertama sejak 2006 di Deir al-Balah, dengan partisipasi sekitar 70.000 orang meski banyak lokasi rusak akibat konflik.
- Otoritas Palestina menyelenggarakan pemilu dengan syarat pengakuan terhadap Israel dan solusi dua negara, membuat Hamas tidak dapat berpartisipasi.
- Hamas mendukung pelaksanaan pemilu meski tak ikut serta, sementara hasilnya dianggap sebagai langkah awal menghidupkan kembali demokrasi di Palestina.
Jakarta, IDN Times - Warga Palestina di Gaza akhirnya mengikuti pemilu untuk pertama kalinya dalam dua dekade terakhir. Pemungutan suara digelar pada Sabtu (25/4/2026), bersamaan dengan pemilu lokal di sejumlah wilayah Tepi Barat.
Pemilu ini menjadi momen langka bagi warga Gaza, yang terakhir kali mengikuti pemilu pada 2006 sebelum wilayah tersebut dikuasai Hamas. Sejak saat itu, tidak ada pemilihan yang digelar di wilayah tersebut.
Kali ini, pemungutan suara difokuskan di Deir al-Balah, sebuah kota di Gaza tengah yang relatif paling sedikit mengalami kerusakan dibanding wilayah lain setelah dua tahun serangan udara Israel pasca peristiwa 7 Oktober 2023.
Meski dilakukan dalam keterbatasan, pemilu ini tetap dianggap sebagai langkah penting dalam upaya menghidupkan kembali proses demokrasi di wilayah Palestina.
1. Pemilu digelar di tengah keterbatasan
Pelaksanaan pemilu di Gaza tidak berlangsung secara menyeluruh. Hanya sekitar 70.000 warga atau sekitar 5 persen dari total populasi Gaza yang dapat memberikan suara di Deir al-Balah.
Keterbatasan ini terjadi karena banyak lokasi yang biasanya digunakan sebagai tempat pemungutan suara telah hancur akibat konflik. Selain itu, perlengkapan pemilu seperti kotak suara juga mengalami kerusakan.
Meski begitu, warga yang berpartisipasi tetap memanfaatkan kesempatan ini untuk menyuarakan pilihan mereka. Bagi sebagian warga, pemilu ini menjadi simbol harapan di tengah situasi sulit.
Salama Badwan, salah satu pemilih yang datang bersama keluarganya, menyebut pemilu ini sebagai momen penting. “Ini adalah perayaan demokrasi Palestina yang sesungguhnya,” ujarnya kepada Al Jazeera, Minggu (26/4/2026).
Ia juga menegaskan pentingnya perubahan melalui mekanisme demokrasi. “Kita harus mengubah segalanya melalui kotak suara. Siapa pun yang menang, itu adalah hak mereka, tetapi bukan melalui warisan… perubahan harus melalui tangan rakyat,” kata Badwan.
2. Syarat politik dan peran Otoritas Palestina
Pemilu ini diselenggarakan oleh Otoritas Palestina, yang juga menetapkan sejumlah syarat bagi para kandidat. Salah satu syarat utama adalah kesediaan untuk mengakui negara Israel serta mendukung solusi dua negara.
Kondisi ini membuat Hamas tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Padahal, kelompok tersebut telah menguasai Gaza sejak lebih dari 20 tahun lalu.
Di sisi lain, partai Fatah yang berafiliasi dengan Otoritas Palestina mendominasi proses pemilu. Pemungutan suara dilakukan untuk memilih anggota di 90 dewan kota dan 93 dewan desa.
Sementara itu, sejumlah wilayah lain tidak melalui proses pemungutan suara. Sebanyak 42 dewan kota dan 155 dewan desa ditentukan tanpa pemilihan langsung.
3. Dinamika politik dan harapan ke depan
Meski tidak ikut serta, Hamas menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan pemilu di Gaza. Mereka juga berharap wilayah lain dapat memiliki kesempatan yang sama untuk memilih pemimpin mereka.
Namun, dinamika politik antara Hamas dan Fatah masih menjadi latar belakang penting dalam pemilu ini. Setelah kemenangan Hamas pada 2006, konflik internal sempat terjadi hingga Fatah tersingkir dari Gaza.
Sejak saat itu, tidak ada pemilu yang digelar di wilayah tersebut. Kondisi ini membuat pemilu kali ini menjadi peristiwa yang sangat signifikan, meski dilakukan secara terbatas.
Hasil pemilu diperkirakan akan diumumkan pada Sabtu malam atau Minggu. Pemilu ini menjadi penanda awal kemungkinan terbukanya kembali ruang demokrasi, meski tantangan politik dan kondisi lapangan masih membayangi.
