Jakarta, IDN Times - Pemerintah federal Amerika Serikat (AS) menuai kritik tajam dari kalangan legislator usai menayangkan iklan televisi bernuansa politik. Penayangan materi tersebut dinilai memicu ketegangan baru antara pihak eksekutif dan lembaga legislatif.
Gelombang protes mencuat lantaran program ini dibiayai menggunakan anggaran negara. Polemik tersebut memicu perdebatan luas mengenai batasan hukum penggunaan uang pajak untuk kepentingan politik.
Tayangan berdurasi 30 detik tersebut disiarkan di sela-sela siaran langsung liga sepak bola Amerika (NFL). Video bernuansa hitam-putih itu menampilkan Presiden Donald Trump yang sedang berjalan di lorong gedung kepresidenan.
Video bertajuk "Pertempuran Terakhir" itu berisi seruan perlawanan terhadap lawan politiknya dengan gaya visual menyerupai kampanye pemilihan presiden 2024.
"Dengan kalian di sisi saya, kita akan meruntuhkan negara bayangan dan mengusir para penghasut perang dari pemerintahan," ucap Trump dalam video tersebut, dilansir India Today.
Berbeda dari iklan biasa, bagian akhir tayangan mencantumkan keterangan "Dibayar oleh Pemerintah Amerika Serikat". Data belanja media mencatat penayangan klip ini menghabiskan dana negara lebih dari 319 ribu dolar AS (Rp5,72 miliar).
Penayangan video tersebut memicu kecaman keras dari para anggota Kongres di Capitol Hill, termasuk politisi Partai Republik. Mereka menilai penggunaan uang negara untuk kepentingan citra pribadi melanggar etika pemerintahan.
Senator senior dari Partai Republik secara terbuka mempertanyakan keabsahan moral di balik pemanfaatan anggaran publik tersebut.
"Saya rasa tidak ada pejabat publik mana pun, termasuk Presiden Trump, yang boleh menggunakan uang publik untuk membiayai iklan pribadi bagi diri mereka sendiri," kata Senator Partai Republik, John Kennedy.
Selain itu, legislator Partai Demokrat bersama lembaga pengawas Common Cause melayangkan surat resmi untuk menuntut penghentian siaran. Mereka menegaskan bahwa undang-undang melarang penggunaan dana publik untuk materi propaganda politik.
Gedung Putih membantah tudingan bahwa iklan tersebut melanggar regulasi pemilu. Pihak kepresidenan berdalih tayangan itu tergolong iklan layanan masyarakat yang bertujuan membangkitkan rasa nasionalisme tanpa memuat ajakan memilih.
Pemerintah juga menuding media massa telah menyebarkan informasi yang menyesatkan publik mengenai maksud tayangan tersebut.
"Jangan biarkan media berita bohong lolos dengan kebohongan mereka mengenai iklan layanan masyarakat luar biasa yang sedang kami tayangkan di televisi," sebut Direktur Komunikasi Gedung Putih, Steven Cheung.
Gedung Putih menyamakan tayangan ini dengan kampanye kesehatan era Presiden Joe Biden serta program Medicare pada masa George W. Bush, sembari menilai para penentang telah menerapkan standar ganda.