Inggris Cabut Hak Suara Bangsawan Keturunan di Majelis Tinggi
- Pemerintah Inggris akan menghapus 92 bangsawan keturunan dari Majelis Tinggi, sebagai kelanjutan reformasi yang dimulai pada tahun 1999.
- Rancangan undang-undang akan menghapus seluruh bangsawan keturunan, termasuk jabatan Earl Marshal dan Lord Great Chamberlain.
- Proses legislasi ini dipercepat dengan target penghapusan dalam waktu sekitar 18 bulan, tetapi diharapkan ada perlawanan kuat dari kelompok bangsawan keturunan di Majelis Tinggi.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Inggris mengumumkan rencana penghapusan seluruh bangsawan keturunan yang tersisa dari Majelis Tinggi pada Kamis (5/9/2024). Bangsawan keturunan adalah mereka yang mewarisi gelar kebangsawanan dan hak untuk duduk di Majelis Tinggi dari orang tua mereka.
Sebanyak 92 bangsawan keturunan akan kehilangan hak mereka untuk duduk dan memberikan suara di lembaga tersebut. Langkah ini merupakan kelanjutan dari reformasi yang dimulai oleh pemerintahan Tony Blair pada tahun 1999. Saat itu, sebagian besar bangsawan keturunan telah dihapus, menyisakan 92 orang sebagai kompromi jangka pendek.
Nick Thomas-Symonds, Menteri Konstitusi Inggris, menyebut rencana ini sebagai reformasi bersejarah dalam sistem politik negara tersebut.
"Prinsip keturunan dalam pembuatan undang-undang telah berlangsung terlalu lama dan tidak sesuai dengan Inggris modern," ujar Thomas-Symonds, dilansir dari The Guardian.
1. Earl Marshal dan Lord Great Chamberlain juga dihapus
Rancangan undang-undang yang diajukan pemerintah akan menghapus seluruh bangsawan keturunan dari Majelis Tinggi, termasuk Earl Marshal dan Lord Great Chamberlain. Kedua jabatan tersebut sebelumnya diharapkan dapat mempertahankan kursi mereka karena fungsi seremonial.
Dilansir dari The Times, pemerintah Inggris telah mencapai kesepakatan dengan Istana Buckingham mengenai peran seremonial Earl Marshal dan Lord Great Chamberlain. Kesepakatan ini memungkinkan elemen seremonial dari peran mereka tetap berlanjut tanpa memberikan hak untuk duduk dan memberikan suara di Majelis Tinggi.
Pemerintah berencana untuk mempercepat proses legislasi ini. Mereka menargetkan penghapusan seluruh 92 bangsawan keturunan dalam waktu sekitar 18 bulan.
"Orang-orang seharusnya tidak memberikan suara untuk undang-undang kita di Parlemen hanya karena kebetulan terlahir sebagai bangsawan," tegas Thomas-Symonds.
2. Rancangan undang-undang dibahas sebelum Natal
Rancangan undang-undang ini diperkirakan akan diloloskan oleh anggota parlemen di Majelis Rendah sebelum Natal tahun ini. Setelah itu, rancangan akan dikirim ke Majelis Tinggi pada awal tahun depan untuk dibahas.
Meski demikian, pemerintah mengantisipasi adanya perlawanan kuat dari kelompok kecil bangsawan keturunan di Majelis Tinggi.
Kelompok ini diperkirakan akan berusaha menunda rancangan undang-undang dengan mengajukan sejumlah besar amandemen dan mencoba membuang-buang waktu selama tahap pembahasan di Majelis Tinggi. Namun, mereka yakin upaya ini akan diabaikan oleh anggota Majelis Tinggi lainnya.
Pemerintah menargetkan semua bangsawan keturunan akan kehilangan kursi mereka sebelum Pidato Raja berikutnya. Pidato ini diperkirakan akan berlangsung pada akhir tahun 2025 atau awal 2026. Rancangan undang-undang ini kemungkinan besar akan menjadi undang-undang tahun depan, memenuhi salah satu komitmen manifesto Partai Buruh.
3. Anggota Majelis Tinggi akan pensiun wajib di usia 80 tahun
Rancangan undang-undang ini dianggap sebagai langkah pertama dalam reformasi yang lebih luas terhadap Majelis Tinggi. Selain penghapusan bangsawan keturunan, manifesto Partai Buruh juga menjanjikan pensiun wajib pada usia 80 tahun untuk anggota seumur hidup.
Baroness Angela Smith, pemimpin Majelis Tinggi, mendukung reformasi ini.
"Meskipun mengakui kontribusi berharga yang telah diberikan banyak bangsawan keturunan kepada parlemen, sudah tepat bahwa reformasi ini dibawa ke depan sekarang, menyelesaikan pekerjaan yang kami mulai 25 tahun lalu," ujar Smith dilansir dari The National.
Reformasi ini diharapkan dapat membantu mengurangi ukuran Majelis Tinggi, yang saat ini memiliki sekitar 800 anggota.
Partai Buruh tetap berkomitmen secara formal untuk menghapuskan Majelis Tinggi dan menggantinya dengan majelis yang dipilih. Meskipun demikian, manifesto 2024 mereka hanya berjanji untuk berkonsultasi tentang proposal tersebut.
Sementara itu, Partai Nasional Skotlandia (SNP) tetap menentang keberadaan Majelis Tinggi, yang mereka anggap sebagai penghinaan terhadap demokrasi. SNP tidak memiliki perwakilan di Majelis Tinggi karena kebijakan partai yang sudah lama berlaku.
