Sekjen PBB: Tantangan Global Tak Bisa Diselesaikan oleh Satu Kekuatan Dominan
- Guterres peringatkan hukum internasional sedang diinjak-injak
- Trump perluas mandat Dewan Perdamaian untuk menggantikan PBB
- Guterres serukan reformasi Dewan Keamanan PBB
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, memperingatkan bahwa tantangan global tidak dapat diselesaikan oleh satu kekuatan dominan atau dengan membagi dunia menjadi lingkup pengaruh yang bersaing. Secara khusus Guterres menyebut Amerika Serikat (AS) dan China dalam pidatonya pada Kamis (29/1/2026).
Guterres sebelumnya mengatakan bahwa kerja sama internasional sedang terkikis. Pemimpin PBB itu merujuk kepada satu atau dua negara kuat yang merusak upaya untuk menyelesaikan masalah global secara kolektif.
"Kita melihat, dan banyak yang melihat, terkait dengan masa depan, gagasan bahwa ada dua kutub, satu berpusat di AS dan satu berpusat di China," katanya.
"Jika kita menginginkan dunia yang stabil, jika kita menginginkan dunia di mana perdamaian dapat dipertahankan, di mana pembangunan dapat digeneralisasikan, dan di mana, pada akhirnya, nilai-nilai kita akan menang, kita perlu mendukung multipolaritas," tambah Guterres, dikutip dari Deutsche Welle.
1. Guterres peringatkan hukum internasional sedang diinjak-injak
Guterres memperingatkan bahwa hukum internasional sedang diinjak-injak dan lembaga multilateral diserang dari berbagai arah. Pemimpin organisasi internasional itu merujuk pada serangkaian konflik yang terjadi belakangan, termasuk genosida Israel di Gaza dan penculikan terang-terangan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, oleh pasukan AS.
Guterres menggarisbawahi komitmen PBB yang berkelanjutan terhadap hukum internasional di tengah kekhawatiran bahwa perjanjian-perjanjian, yang telah dipatuhi negara-negara selama beberapa dekade, sedang diabaikan.
Pemimpin PBB itu menambahkan, badan internasional itu akan terus mendorong perdamaian yang adil dan berkelanjutan yang berakar pada hukum internasional, dilansir Al Jazeera.
2. Trump perluas mandat Dewan Perdamaian untuk menggantikan PBB
Pernyataan Guterres muncul sepekan setelah Presiden AS, Donald Trump, meresmikan Dewan Perdamaian yang berfokus pada rencana masa depan Gaza. Namun, ambisi Trump meluas dengan mempromosikan mandat dewan tersebut sebagai mediator konflik di seluruh dunia dan mengemukakan gagasan bahwa badan yang diketuainya harus menggantikan PBB.
"Menurut pendapat saya, tanggung jawab dasar untuk perdamaian dan keamanan internasional terletak pada PBB, terletak pada Dewan Keamanan," kata Guterres, mengutip The Washington Post.
"Hanya Dewan Keamanan yang dapat mengambil keputusan yang mengikat semua pihak, dan tidak ada badan atau koalisi lain yang secara hukum dapat diwajibkan untuk membuat semua negara anggota mematuhi keputusan tentang perdamaian dan keamanan," sambungnya.
Hingga kini hanya sekitar 26 dari sekitar 60 negara yang diundang telah bergabung dengan Dewan Perdamaian. Sekitar sembilan negara Eropa dan empat anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yakni China, Prancis, Rusia, dan Inggris telah menolak bergabung dengan dewan bentukan Trump tersebut.
3. Guterres serukan reformasi Dewan Keamanan PBB
Guterres pada Kamis menguraikan rencana PBB untuk tahun mendatang. Ketua badan dunia itu mengatakan bahwa PBB siap membantu anggotanya untuk berbuat lebih banyak dalam mengatasi masalah-masalah paling mendesak mereka, termasuk bencana iklim, ketidaksetaraan, konflik, dan meningkatnya pengaruh perusahaan teknologi.
Guterres akan mengakhiri masa jabatannya pada akhir tahun ini. Sementara itu, penggantinya akan dipilih oleh Majelis Umum PBB pada akhir tahun ini. Pada Kamis, Guterres menyerukan reformasi Dewan Keamanan, yang saat ini berisikan 15 kursi, termasuk 5 anggota tetap.
"Sangat menarik untuk melihat bahwa beberapa pihak yang mengkritik PBB karena tidak efektif adalah pihak yang menentang reformasi Dewan Keamanan. Itulah alasan mengapa PBB terkadang tidak seefektif yang kita semua inginkan," ujar Guterres.
