Israel Dorong Pengakuan Kedaulatan Argentina atas Falkland

09 Sep 2026, 23:10 WIB

Brahm

News

Channel

Add Us on Google

Israel Dorong Pengakuan Kedaulatan Argentina atas Falkland

suasana di Stanley, Kepulauan Falklands (pexels.com/arcticdesire-com-polarreisen)

Intinya Sih

Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mendesak Netanyahu mengakui kedaulatan Argentina atas Falkland dan mempertimbangkan sanksi terhadap Inggris.
Argentina mendakwa Navitas dan afiliasinya atas pengeboran minyak Sea Lion tanpa izin Buenos Aires, setelah perusahaan itu hanya mengantongi izin dari pemerintahan Inggris di Falkland.
Presiden Chile Jose Antonio Kast mendukung klaim Argentina atas Falkland, Georgia Selatan, dan Sandwich Selatan, serta mendorong negosiasi damai dengan Inggris sesuai resolusi PBB.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir mendorong Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu agar mengakui kedaulatan Argentina atas Kepulauan Falkland pada Selasa (8/9/2026). Menurutnya, kepulauan tersebut sedang berada di bawah pendudukan Inggris.

Beberapa pekan terakhir, ketegangan antara Inggris dan Argentina soal sengketa Kep. Falkland kembali memanas. Buenos Aires mengumumkan rencana pemberlakuan sanksi bagi perusahaan yang mengeksplorasi minyak di sekitar Falkland.

1. Sebut pengakuan Israel akan memperkuat diplomasi Argentina

ilustrasi bendera Israel (unsplash.com/levimeirclancy)

Ben-Gvir mengatakan bahwa pemerintahan Netanyahu dapat mengubah arah diplomatiknya dengan mengakui kedaulatan Kep. Falkland di bawah Argentina. Perubahan itu akan memperkuat strategi diplomatik Argentina di PBB dan organisasi multilateral lainnya.

“Ini adalah waktunya bagi Israel untuk secara luas mengakui Kepulauan Falkland atau Malvinas sebagai teritori Argentina yang diduduki. Inggris sudah mencuri wilayah itu dari rakyat Argentina,” tuturnya, dikutip dari Buenos Aires Herald.

Tak hanya itu, Ben-Gvir mendorong agar Israel juga menetapkan sanksi kepada Inggris jika melanjutkan pendudukan di Malvinas. Pernyataan ini disampaikan menyusul rencana Inggris menetapkan sanksi ke Israel soal pendudukan di Tepi Barat.

2. Argentina gugat perusahaan minyak Israel, Navitas

ilustrasi bendera Argentina (pexels.com/mariano-di-luch)

Pada hari yang sama, Argentina mengumumkan dakwaan kepada perusahaan minyak Israel, Navitas dan perusahaan afiliasinya. Keputusan ini menyusul pengeboran minyak di lepas pantai Kep. Falkland tanpa otorisasi.

Argentina mengklaim bahwa perusahaan tersebut hanya mengantongi izin dari pemerintahan tidak resmi Inggris di Kep. Falkland. Namun, tidak meminta izin dari pemerintah Argentina untuk melakukan pengeboran di ladang minyak Sea Lion.

Dilansir Buenos Aires Times, pengeboran ladang minyak Sea Lion sudah melibatkan perusahaan swasta asal Inggris, Rockhopper Exploration dan Navitas Petroleum asal Israel. Kedua perusahaan itu setuju mengadakan eksplorasi skala besar sekitar 220 km lepas pantai Falkland.

3. Chile dukung kedaulatan Argentina atas Kep. Falkland

Presiden Chile, Jose Antonio Kast. (Presidencia de la República de Costa Rica, Public domain, via Wikimedia Commons)

Pekan lalu, Presiden Chile, Jose Antonio Kast menekankan bahwa pemerintahannya mendukung kedaulatan dan hak Argentina atas Kep. Falkland, Georgia Selatan, dan Sandwich Selatan. Pernyataan ini disampaikan saat kunjungan Milei di Santiago.

Kast mendorong agar Argentina dan Inggris kembali melanjutkan negosiasi untuk menemukan solusi damai mengenai sengketa Kep. Falkland. Menurutnya, negosiasi tersebut harus sesuai dengan resolusi PBB dan forum regional lainnya.

Dilansir Mercopress, Milei mengucapkan terima kasih kepada Chile atas dukungan tersebut. Ia menyebut, Argentina berupaya mencegah aktivitas eksplorasi dan eksploitasi hidrokarbon dan perikanan ilegal di area tersebut.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.