Israel Lakukan 453 Inkursi dan Tewaskan 69 Orang di Suriah Sejak 2024

SNHR mencatat sedikitnya 162 kasus penahanan sewenang-wenang oleh pasukan Israel di wilayah Suriah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 127 orang telah dibebaskan, sementara nasib 35 orang lainnya belum diketahui oleh pihak keluarga maupun lembaga pemantau.

Lembaga tersebut juga mendokumentasikan penghancuran sedikitnya 15 rumah warga sipil oleh pasukan Israel setelah melakukan inkursi ke Desa Hamidiya di pedesaan Quneitra. Direktur SNHR Fadel Abdul Ghani mengatakan kepada The New Arab bahwa militer Israel telah melakukan “serbuan darat berulang, penahanan, penggerebekan, penggeledahan rumah, pembangunan pos pemeriksaan, pembatasan pergerakan warga, dan penghancuran properti sipil dengan kekerasan”. Jumlah serangan tercatat melonjak sepanjang 2025, khususnya pada paruh kedua tahun tersebut.

Laporan SNHR mendokumentasikan operasi perataan tanah berskala luas di Cagar Alam Jabata al-Khashab di kawasan pedesaan utara Quneitra pada 17 dan 18 Oktober 2025. Pasukan Israel juga tercatat menyemprot lahan penggembalaan di Quneitra dengan suatu zat yang belum dapat dipastikan sifatnya pada akhir Januari. Operasi perataan tanah tersebut kemudian dilanjutkan kembali pada 4 Oktober 2026 di sebelah barat Desa Al-Asha dan Kota Al-Rafid.

Terkait serangan udara, kelompok pemantau mencatat ratusan serangan udara Israel di Provinsi Damaskus, pedesaan Damaskus, Hama, Latakia, Homs, Tartus, Sweida, dan Idlib tanpa merilis angka pasti dalam data yang dipublikasikan. Catatan lain menunjukkan adanya sedikitnya 22 inkursi darat di Quneitra, Daraa, dan pedesaan Damaskus antara 9 Juni hingga 5 Juli 2025 yang menewaskan satu warga sipil serta menahan sekitar 13 orang. Selain itu, sedikitnya tiga orang, termasuk seorang anak, tertembak oleh pasukan Israel di Provinsi Quneitra pada Senin (5/10/2026).

Laporan PBB pada September 2025 mendokumentasikan keberadaan militer Israel yang berlanjut di zona penyangga, sekaligus menunjuk pada langkah Israel mengonsolidasikan posisinya di Dataran Tinggi Golan yang diduduki dan wilayah yang dimasukinya setelah Desember 2024. Fadel Abdul Ghani menegaskan perlunya penyelidikan atas legalitas serangan Israel di Suriah. Sementara itu, Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB mengatur larangan terhadap ancaman atau penggunaan kekuatan militer yang merongrong integritas wilayah maupun kemerdekaan politik negara lain. Abdul Ghani menjelaskan jika Israel menggunakan alasan hak membela diri di bawah Pasal 51 Piagam PBB, hal itu wajib dievaluasi berdasarkan pertimbangan hukum mengenai adanya serangan bersenjata, kebutuhan, serta proporsionalitas.

Meski belum menyebut aksi tersebut sebagai bentuk pendudukan berdasarkan Pasal 42 Regulasi Den Haag, Abdul Ghani mendesak Israel menghentikan penggunaan kekuatan tanpa dasar hukum. Ia menuntut Israel untuk “menghentikan penggunaan kekuatan dan inkursi yang tidak memiliki dasar hukum yang sah, menghormati perjanjian pemisahan pasukan, menghentikan penahanan sewenang-wenang, serta mengungkap nama dan keberadaan para tahanan beserta dasar hukum penahanannya”. Abdul Ghani turut meminta agar para tahanan diberikan hak menghubungi keluarga dan pengacara, serta dibukanya akses bagi Komite Internasional Palang Merah (ICRC).